REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terus mendorong BUMN menyiapkan cetak biru dalam menanggulangi besarnya subsidi BBM yang dilakukan pemerintah. Erick menyebut Indonesia sejak 2003 sudah bukan anggota OPEC dan tercatat sebagai negara pengimpor BBM. Dia menilai kebutuhan BBM akan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk Indonesia.
"Pertumbuhan penduduk Indonesia ini meningkat dari sebelumnya sampai sekarang 273 juta, bahkan di 2045 itu akan mencapai 318 juta dan kelas menengah kita juga akan meningkat sampai 145 juta," ujar Erick saat rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/9/2022).
Erick mengatakan kebutuhan BBM tak sekadar hanya untuk kendaraan, melainkan juga dibutuhkan untuk industri petrokimia dengan turunan seperti plastik, kosmetik, hingga bahan baku obat.
"Oleh karena itu, kita harus mendorong yang namanya cetak biru, bagaimana solusi kita menanggulangi BBM secara menyeluruh," ucap Erick.
Menurut Erick, persoalan besarnya subsidi BBM harus melibatkan kebijakan yang lebih luas, termasuk penggunaan transportasi publik. Erick mengatakan hal ini sudah dilakukan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang terus memperbaiki fasilitas stasiun bekerja sama dengan BUMN Karya, Himbara, dan swasta dalam membangun hunian yang terintegrasi dengan stasiun (TOD).
"Ini untuk menjawab kesulitan mendapatkan perumahan bagi anak muda Indonesia. Kita sudah menyelesaikan empat TOD yang harganya hampir setengah dari yang tidak disubsidi. Itu sebuah kesepakatan yang kita harus dorong," lanjutnya.
Selain itu, lanjut Erick, BUMN juga berkomitmen menggenjot pengunaan kendaraan listrik dalam menekan tingginya penggunaan BBM. Hal ini diwujudkan dengan pembentukan Indonesia Battery Corporation (IBC) yang bekerja sama dengan dua produsen baterai terbesar dunia, LG dari Korea Selatan dan CATL dari Cina.
"Bahkan awal-awalnya kita ingin juga memindahkan beberapa aset BUMN yang motor listrik seperti Gesit ke IBC agar ini menjadi sebuah ekosistem karena kita harus dorong penggunaan motor dan mobil listrik, tidak hanya di BUMN tapi di masing-masing kota di Indonesia," kata Erick menambahkan.
