REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob menekankan pentingnya mengatasi semua isu terkait jaminan halal sehingga tidak merusak citra halal.
"Jaminan halal yang saya maksud merujuk kepada kepercayaan konsumen, standardisasi, sertifikasi dan akreditasi," kata Ismail Sabri dalam acara pembukaan pameran produk halal Malaysia International Halal Showcase (MIHAS) 2022, di Kuala Lumpur, Kamis (8/9/2022).
Sertifikasi dan standardisasi produk produk halal Malaysia dimulai pada 1974 ketika Departemen Pembangunan Malaysia (JAKIM) ditugaskan untuk menyediakan sertifikasi halal bagi produk-produk yang sesuai ketentuan syariah.
Saat ini, lebih dari 8.000 perusahaan di Malaysia sudah memiliki sertifikat halal, lebih dari 20 persen di antaranya adalah eksportir. JAKIM bekerja sama dengan badan sertifikasi halal dari berbagai negara menyeragamkan standar yang sesuai dengan hukum syariah.
Di antara inisiatif yang diupayakan untuk memfasilitasi pertumbuhan industri halal Malaysia adalah pembentukan Kawasan Industri Halal Malaysia yang merupakan pusat halal terbesar di dunia yang telah menerima status Halal Malaysia (HALMAS).
Setiap kawasan halal tersebut menawarkan fasilitas infrastruktur kelas dunia, angkatan kerja yang terampil, kemudahan berbisnis, dan insentif dari pemerintah Malaysia yang secara konsisten mendorong pengembangan halal.
Total ada 295 perusahaan yang saat ini beroperasi di 22 kawasan halal di seluruh Malaysia, termasuk 42 perusahaan multinasional. Sampai saat ini, kawasan halal telah menarik investasi lebih dari 16 miliar ringgit (sekitar Rp52,9 triliun), 59 persen di antaranya merupakan investasi langsung asing.
Ismail Sabri juga mendesak perusahaan Malaysia untuk mencoba merambah pasar baru yang belum terjamah dan mempertimbangkan perlunya meningkatkan branding dan promosi untuk mengakses pasar baru.
"Kita harus gigih dan kompetitif. Inilah saatnya bagi kita untuk 'Mendiversifikasi berbagai Kemungkinan Halal'," katanya.
