REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Dana pembangunan itu seharusnya digunakan untuk subsidi BBM, yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat luas.
"Kami mendesak Joko Widodo selaku pemegang kuasa pemerintahan tertinggi di Indonesia untuk menghentikan dan membatalkan segala proyek IKN, lalu mengalihkan seluruh pendanaannya untuk menyubsidi (BBM) untuk masyarakat," kata Dinamisator Jatam Kalimantan Timur Mareta Sari dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/9/2022).
Desakan itu muncul usai Pemerintahan Jokowi menaikkan harga BBM pada Sabtu (3/9) lalu. Harga BBM jenis Pertalite naik jadi Rp 10 ribu per liter, sedangkan Solar jadi Rp 6.800 per liter. Dua jenis BBM tersebut naik karena pemerintah mengurangi besaran subsidinya.
Mareta menjelaskan, anggaran subsidi BBM memang melonjak drastis dari Rp 188 triliun pada 2021 menjadi Rp 502 triliun pada 2022 karena melambungnya harga minyak dunia. Menghadapi situasi demikian, pemerintah bukannya berhemat dengan mengurangi anggaran untuk proyek-proyek pembangunan, tapi malah memangkas anggaran subsidi untuk rakyat.
"Di tengah kondisi yang terjadi saat ini, Jokowi malah tetap melangsungkan pembangunan mega proyek IKN," ujarnya.
Menurut dia, jika Jokowi mau menghentikan mega proyek ibu kota negara baru itu, maka akan ada dana puluhan triliun untuk subsidi BBM. Setidaknya akan tersedia dana sekitar Rp 97 triliun.
Angka itu muncul dengan mengacu pada pernyataan Jokowi dalam sidang paripurna pembahasan Rancangan APBN 2023. Jokowi menyebut biaya pembangunan IKN adalah Rp 486 triliun. Sebanyak 19 persen atau Rp 97 triliun di antaranya berasal dari APBN.
"Dana ini seharusnya digunakan untuk kebutuhan rakyat. Melihat kebutuhan belanja BBM 2022, anggaran sebesar Rp 97 triliun itu dapat mengurangi belanja negara untuk BBM hampir 20 persen," ungkap Merata.
Merata menambahkan, jika Jokowi tetap saja melanjutkan pembangunan IKN, maka rakyat akan menderita. Rakyat akan kewalahan menghadapi kenaikan harga bahan pokok yang dipicu oleh kenaikan harga BBM. Sementara itu, masyarakat Kalimantan Timur yang berada di sekitar lokasi IKN, akan terus tergencet keberadaannya oleh proyek ambisius tersebut.
Di sisi lain, kata dia, para pengusaha akan terus diuntungkan oleh pembangunan IKN itu. Sebab, di lahan IKN seluas 256 ribu hektare itu terdapat 162 konsesi perusahaan, mulai dari konsesi kehutanan, perkebunan seperti sawit, hingga tambang batu bara.
