Selasa 13 Sep 2022 20:28 WIB

Wijaya Karya Kantongi Kontrak Rp 1,1 Triliun dari Proyek IKN

Wijaya Karya raih kontrak dua paket tender proyek jalan Tol IKN dan perumahan ASN

Rep: Retno Wulandhari/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk mengambil bagian dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dari proyek tersebut, emiten bersandi saham WIKA ini memperoleh kontrak senilai Rp 1,1 triliun.
Foto: AP/Dita Alangkara
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk mengambil bagian dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dari proyek tersebut, emiten bersandi saham WIKA ini memperoleh kontrak senilai Rp 1,1 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk mengambil bagian dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dari proyek tersebut, emiten bersandi saham WIKA ini memperoleh kontrak senilai Rp 1,1 triliun. 

Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito menjabarkan, WIKA dipercaya untuk mengerjakan dua paket tender yaitu proyek Jalan Tol IKN Segmen KKT Kariangau-Simpang Tempadung serta proyek perumahan untuk ASN. 

Menurut Agung, WIKA saat ini juga masih mengikuti proses tender untuk proyek IKN lainnya. "Di luar itu, WIKA sedang memproses beberapa tender yang dilaksanakan Kementerian PUPR," kata Agung saat Public Expose Live 2022, Selasa (13/9).

Agung mengatakan proyek IKN menjadi daya tarik bagi WIKA yang merupakan perusahaan konstruksi. Untuk itu, Perseroan menetapkan target perolehan kontrak yang cukup besar dari proyek ini. 

WIKA telah melakukan persiapan yang cukup matang untuk menangkap peluang di proyek IKN. Perseroan sebelumnya sudah memiliki pengalaman membangun jalan tol Balikpapan-Samarinda sepanjang kurang lebih 90 km, sehingga bisa menjadi bekal dalam pengerjaan proyek IKN.

Dengan proyek pembangunan IKN, Agung optimistis target kontrak baru pada tahun ini dapat tercapai. WIKA menargetkan dapat mengantongi kontrak baru mencapai Rp 39 triliun hingga akhir tahun 2022. 

Sampai saat ini, WIKA telah menggenggam kontrak baru senilai Rp 18 triliun. Menurut Agung, kontrak baru ini masih didominasi oleh proyek dari pemerintah seperti proyek pendukung pelaksanaan presidensi G20.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement