REPUBLIKA.CO.ID, BALIKPAPAN -- Menteri ATR/BPN, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, memastikan pengadaan tanah untuk pembangunan yang berkaitan dengan ibu kota negara memperhatikan hak atas tanah masyarakat khususnya masyarakat adat. Hal itu ditegaskan Hadi saat berkunjung ke Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (14/9/2022).
"Terkait pengadaan tanah, saya pastikan proses pengadaan tanah dilakukan dengan memperhatikan hak atas tanah masyarakat khususnya masyarakat adat," kata dia.
Ia mengatakan, Kementerian ATR/BPN sendiri telah melakukan langkah-langkah percepatan dalam pembangunan IKN di antaranya membuat peta tematik pertanahan dan ruang, menyusun rencana tata ruang kawasan strategis nasional Nusantara 2022-2024 serta pelepasan kawasan hutan dan/atau pengadaan tanah.
"Kementerian ATR/BPN telah membuat menginventarisasi penguasaan, pemilikan, peta tematik pertanahan dan ruanguntuk penggunaan, dan pemanfaatan tanah (IP4T) di IKN. Lalu Akhir 2022 saya menargetkan seluruh materi teknis RDTR," kata dia.
Tujuan utama dari pembangunan IKN ialah membangun kota pintar yang kompetitif di tingkat global. Atas hal itu, ia mengaku sangat optimis pembangunan IKN bisa berjalan sesuai dengan target yang ditentukan dengan kebijakan land freeze yang sudah dilaksanakan.
"Kami sangat optimis pembangunan IKN bisa berjalan sesuai dengan target yang ditentukan. Sebagaimana arahan bapak presiden bahwa pembangunan IKN ini bukan semata-mata memindahkan fisik kantor-kantor pemerintahan. Tujuan utamanya ialah membangun smart city yang kompetitif di tingkat global," ucapnya.
Ia didampingi Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni,Rabu (14/9/2022), mengunjungi Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, untuk menindaklanjuti arahan presiden kepada diasaat dilantik yaitu mendukung pembangunan IKN melalui kebijakan tata ruang dan pengadaan tanah.
"Pada kunjungan kali ini saya ingin memastikan apa yang menjadi tugas Kementerian ATR/BPN dalam pembangunan IKN benar-benar terlaksana dengan baik di lapangan," ujar Tjahjanto.
