Selasa 20 Sep 2022 06:02 WIB

Nasdem Ungkap Kendala Peluang Koalisi dengan Demokrat-PKS

Nasdem mengungkap kendala adanya peluang koalisi dengan Demokrat-PKS.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Bilal Ramadhan
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terlihat bersama. Nasdem mengungkap kendala adanya peluang koalisi dengan Demokrat-PKS.
Foto: dok. istimewa
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terlihat bersama. Nasdem mengungkap kendala adanya peluang koalisi dengan Demokrat-PKS.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya mengungkapkan perkembangan komunikasi terkait koalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) semakin baik. Namun, setidaknya ada tiga kendala yang membuat ketiga partai tak segera meresmikan koalisi.

"Satu, kami belum pernah bekerja sama sebelumnya, tentu ini tidak bisa kawin paksa kan," ujar Willy di ruangannya, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (19/9).

Baca Juga

"Tentu proses pembangunan chemistry di dua ranah, ranah antarpartai, ranah antara kandidat dengan partai, itu tidak sederhana itu," sambungnya.

Selain itu ada faktor kendala lain, yakni proses pencocokan dari masing-masing partai. Sebab, proses tersebut harus berjalan bersamaan, sehingga itu menjadi ganjalan masing-masing partai.

"Dua layer ini harus berjalan secara simultan, itu yang beratnya itu, ada orang yang kadang-kadang misal kita contoh, tetangga, langsung partainya saja, itu kan satu layer. Sementara ini bekerja dalam dua ranah lah, dua dunia, dua alam, capres-cawapresnya dan partainya," ujar Willy.

Dalam pembahasan koalisi, ia mengatakan bahwa Partai Nasdem tak hanya membicarakan visi. Namun juga membahas permasalahan kebangsaan dan setelah menemukan titik persamaan, pembahasan calon akan berlanjut.

"Bukan hanya visi, berangkat dari problem, habis itu baru kita bersepakat apa yang harus kita lakukan, abis itu baru, oh kalau begini siapa yang cocok," ujar Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement