REPUBLIKA.CO.ID, Harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi telah dinaikan. Bantuan langsung tunai (BLT) dengan cepat dikucurkan untuk meringankan mereka yang terdampak. Bantuan diberikan bagi para buruh maupun bagi warga yang tidak mampu. Bagi buruh dengan gaji Rp 3,5 juta atau berstandar upah minimum regional diberikan bantuan sebesar Rp 600 ribu.
Pun halnya warga miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan diberikan bantuan Rp 600 ribu dengan dua kali pencairan. Pemerintah berharap, pemberian bantuan langsung ini akan meredam kenaikan angka kemiskinan.
Berbicara tentang pemberian BLT setidaknya dapat dilihat dari dua sisi. Pertama yakni dari aspek politik. Dari segi politik, penyaluran BLT merupakan skema yang cukup ampuh untuk meredam gejolak dan menjaga popularitas. Semakin besar BLT yang diberikan dan semakin luas cakupannya, maka akan kian bagus juga imbas bagi citra politik. Di era sebelumya, BLT terbukti mampu membantu mempertahankan kekuasaan.
Karena itu, meski harga BBM dinaikan, pamor pemerintahan akan tetap bisa terjaga. Kalau pun tergerus, tidak akan anjlok terlalu dalam. Survei Indikator baru-baru ini mengungkapkan, kepuasan publik turun 10 persen pasca-kenaikan BBM. Survei dilakukan dua hari setelah kenaikan harga BBM. Bayangkan jika tak ada BLT?
PDIP yang dulu getol menentang pemberian BLT di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono pun sekarang sepakat untuk menyalurkan bantuan tersebut. Salah satu dalih politikus PDIP mendukung BLT adalah karena sifatnya sementara dan untuk meringankan rakyat kecil.
Sebaliknya, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurthi Yudhoyono yang juga putra pertama dari SBY berulangkali menyindir ketidakkonsistenan petinggi PDIP yang dulu menolak BLT dengan alasan tak mendidik dan menghamburkan uang. Padahal, BLT dinilai pilar pro-poor.
Bagaimanapun, sampat saat ini, kebijakan penyaluran BLT mendapatkan dukungan cukup kuat dari kekuatan politik. Tidak ada satu partai pun yang menolak penyaluran BLT. Kalaupun ada yang mengkritik, isu utamanya adalah bagaimana mengawal BLT ini agar tepat sasaran. Jangan sampai BLT jatuh ke tangan tak tepat.
Isu kedua menyangkut tujuan BLT untuk meredam angka kemiskinan. Apakah benar BLT bisa tahan dan atau bahkan turunkan angka kemiskinan?
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2022 sebanyak 26,16 juta jiwa atau 9,54 persen dari total penduduk Indonesia. Angka itu sedikit menurun jika dibanding 2021.
Menurut BPS, penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pada Maret 2022, ambang batas kemiskinan meningkat sebesar 4 persen menjadi Rp 505.469 dari sebelumnya Rp 486.168 pada September 2021. Artinya mereka yang hidup dengan pengeluaran per bulan di bawah standar tersebut baru dapat dikatakan miskin.
Dengan mengacu standar tersebut, sepertinya penyaluran bansos sebesar Rp 600 ribu akan cukup membantu agar masyarakat tidak terjerembab di bawah garis kemiskinan karena memang standarnya yang minim.
Hanya saja apakah sudah tepat penetapan standar tersebut?
Penulis dulu pernah bertanya ke pejabat BPS, mengapa standar yang digunakan untuk menetapkan kemiskinan adalah pengeluaran bukannya pendapatan? Bagaimana kalau pengeluarannya itu hasil dari utang, pemberian atau bansos, bukan dari pendapatannya pribadi? Apakah ini hanya menunjukkan kemiskinan semua?
Yang jelas, menurut pejabat itu, akan sulit bagi BPS untuk melakukan pendataan berbasis pendapatan karena banyak masyarakat tidak mau menjelaskan berapa penghasilannya selama sebulan.
Sementara itu, Bank Dunia meningkatkan batas garis kemiskinan dari 1,9 dolar per hari menjadi 2,15 per hari atau jika dirupiahkan sekitar Rp 32.152 per hari atau Rp 964.560 per bulan (nilai tukar Rp 14/954/dolar AS). Angka ini jauh lebih besar dari yang ditetapkan BPS.
Jika Indonesia menggunakan standar Bank Dunia, maka jumlah angka kemiskinan akan semakin besar. Cakupan BLT yang perlu disalurkan akan semakin luas.
Selain soal isu penetapan standar, hal yang juga dikhawatirkan dari kenaikan BBM ini adalah inflasi yang tak terkendali. Inflasi menyebabkan nilai mata uang menjadi berkurang. Uang Rp.600 ribu setahun lalu, nilai jauh lebih besar dari tahun ini. Dulu belanja Rp 600 ribu mungkin cukup untuk belanja sembako dan kebutuhan sehari, tapi sekarang belum tentu karena harga barang yang naik.
Warga yang terdampak inflasi itu pun bukan hanya mereka di bawah garis kemiskinan atau mendapatkan BLT. Kalangan kelas menengah yang disebut-sebut banyak menikmati BBM bersubdisi juga terdampak dari kenaikan tersebut. Mereka tidak mendapatkan bantuan, namun tetap harus berjuang mencari penghasilan. Padahal, kalangan kelas menengah berkontribusi besar untuk mendongkrak pertumbuhan.
Inilah mengapa, meski BLT bisa meredam kenaikan kemiskinan, tapi bantuan tersebut tidak bisa menahan laju inflasi dengan skala lebih luas. Inflasi yang meningkat bisa membuat orang yang tadinya tidak dalam garis kemiskinan menjadi semakin dekat atau mungkin masuk dalam daftar tersebut. Karenanya yang terpenting adalah mendorong kemandirian masyarakat agar menciptakan kue-kue ekonomi baru harus terus didorong. Jadi, ikannya diberi, pancing pun dikasih
