REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU--Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Riau, Herman Mahmud, mengatakan ratusan nelayan di Kota Dumai mengeluh tidak bisa melaut karena kekurangan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Menurut Herman, situasi ini harus ditindaklanjuti. Sebab jika nelayan tidak melaut mencari ikan, maka ekonomi nelayan akan terpuruk.
Pihaknya menurut Herman sudah mengirimkan surat permohonan penambahan kuota BBM bersubsidi ke Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Cq Direktur Kepelabuhan Perikanan. "Nanti kementerian akan menyampaikannya ke BPH Migas atau Pertamina," kata Herman Mahmud, Rabu (21/9/2022).
Herman mengatakan, kurangnya stok BBM bersubsidi itu disampaikan para nelayan saat dia melakukan kunjungan ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di Pangkalan Sesai Dumai, yang dikelola oleh Koperasi Kerapu, Senin (20/9/2022) kemarin.
Stok BBM yang ada di SPBBUN Kerapu saat ini ternyata tidak mencukupi kebutuhan para nelayan. Setiap bulannya, 96 orang nelayan anggota koperasi ini membutuhkan 53.350 ribu liter untuk melaut. Sementara, SPBBUN ini hanya mendapatkan kuota BBM sebesar 35 ribu liter. Artinya, masih ada kekurangan kuota sekitar 18.350 liter lagi.
Bahkan kondisi di lapangan, lanjut Herman, SPBBUN ini juga melayani nelayan dari Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis. Setidaknya ada 82 nelayan Kecamatan Rupat ini yang menggantungkan BBM sebesar 31.850 liter di SPBBUN Kerapu Dumai.
"Selain letak SPBBUN ini dekat dengan domisili para nelayan Rupat, SPBBUN ini juga merupakan satu-satunya yang ada di wilayah ini. Dari akumulasi, total nelayan yang dilayani SPBBUN ini adalah 178 orang dengan total kebutuhan BBM 85.200 liter per bulannya," ucap Herman.
Atas kondisi itu, pihaknya memohon pemerintah pusat melalui BPH Migas untuk memberikan penambahan kuota BBM untuk SPBBUN Koperasi Kerapu, untuk memenuhi kebutuhan ril para nelayan.
Dengan adanya penambahan BBM, Herman berharap para nelayan dapat kembali menangkap ikan untuk meningkatkan perekonomian nelayan di Kota Dumai.
