REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--TNI juga melibatkan secara aktif organisasi persatuan isteri anggota TNI dalam upaya percepatan penurunan stunting. Dibawah koordinasi Ketua Umum Dharma Pertiwi Diah Erwiany Trisnamurti Hendrati (Hetty) Andika Perkasa terus melakukan upaya percepatan penurunan stunting di daerah-daerah prioritas.
Dharma Pertiwi merupakan organisasi pimpinan bagi organisasi istri TNI di ketiga matra, yakni TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Anggota Dharma Pertiwi terdiri dari Persit Kartika Chandra Kirana, Jalasenastri, PIA Ardhya Garini, dan Ikatan Kesejahteraan Keluarga TNI Pragati Wira Anggini.
Organisasi wanita yang aktif terlibat dalam Kolaborasi Demi Anak Negeri untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul Indonesia Maju diikuti Persit Kartika Chandra Kirana (organisasi Isteri Anggota TNI AD), Jalasenastri (Organisasi Isteri Anggota TNI AL), PIA Ardhya Garini (organisasi isteri anggota TNI AU).
BKKBN dengan Dharma Pertiwi telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang peningkatan peran TNI dalam mendukung program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Nota Kesepahaman itu mengatur kegiatan BKKBN dan TNI dalam upaya advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi Program percepatan penurunan stunting; Gerakan Bapak Asuh dan Bunda Asuh Anak Stunting; Penyelenggaraan dan Pembinaan Posyandu di lingkungan Dharma Pertiwi. Perluasan Akses dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
Pemanfaatan data dan informasi percepatan penurunan stunting; Serta Pemberdayaan anggota dan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial budaya guna membangun ketahanan keluarga dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Pelaksana dan pengelola dalam percepatan penurunan stunting.
Dharma Pertiwi TNI bersama BKKBN terus menggelar Roadshow Percepatan Penurunan Stunting di daerah-daerah yang menjadi prioritas. Dalam kurun waktu satu bulan, sudah ada 6 daerah prioritas yang sudah dilakukan upaya percepatan penurunan stunting itu meliputi Bandung (Provinsi Jawa Barat), Medan (Provinsi Sumatera Utara), Banda Aceh (Provinsi Aceh), Mojokerto di Provinsi Jawa Timur, Mataram di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Kendari di Sulawesi Tenggara.
Dukungan dari istri anggota TNI terhadap percepatan penurunan stunting ini tentu tidak hanya selesai dengan acara seremonial, namun berlanjut dengan kegiatan-kegiatan yang massif sampai ke desa-desa.
Kegiatan roadshow meliputi sosialisasi pemanfaatan lahan untuk tanaman yang mendukung gizi seimbang, bantuan bibit tanaman, pelayanan KB gratis (MOW, MOP, IUD, Implant), demo memasak di Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) dan penyerahan bantuan untuk masyarakat berisiko stunting.
Dalam demo memasak untuk menu atasi stunting berdasarkan resep masakan yang dimiliki Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri. Resep masakan ini telah dijadikan buku yang disusun dan ditulis oleh Wakil Walikota Semarang Hevearita G. Rahayu. Bukunya berjudul Resep Makanan Baduta dan Ibu Hamil; untuk Generasi Emas Indonesia.
Dampak Signifikan
Kerja sama yang baik dan dukungan penuh TNI dan jajarannya dalam upaya percepatan penurunan stunting itu menurut Kepala BKKBN Dokter Hasto Wardoyo, merupakan penguatan kembali kerja sama TNI dan BKKBN.
Dokter Hasto yang sebelumnya menjabat Bupati Kulonprogo dua periode dan juga kader PDI Perjuangan itu mengatakan kerja sama dan dukungan TNI telah terjalin di masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. “Kolaborasi dengan TNI itu tentu akan memiliki dampak yang signifikan terhadap capaian percepatan penurunan stunting,” kata Dokter Hasto.
Menurut Dokter Hasto, kolaborasi TNI dan BKKBN tahun 2022 ini untuk upaya percepatan penurunan stunting tetapi tidak melupakan capaian program Bangga Kencana dan Pelayanan KB, yang selama ini sudah terjalin dengan baik.
Berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, prevalensi stunting di Indonesia di atas ambang batas toleransi dari Badan Kesehatan Dunia WHO, yakni 24,4 persen. WHO memberi toleransi prevalensi stunting di bawah 20 persen.
Presiden Joko Widodo telah memberi target percepatan penurunan stunting dengan prevalensi 14 persen pada 2024. Ada 12 provinsi yang menjadi prioritas percepatan penurunan stunting. Ke-12 provinsi dengan prevalensi stunting tersebut meliputi Nusa Tenggara Timur (37,8 persen), Sulawesi Barat (33,8 persen), Aceh (33,2 persen), Nusa Tenggara Barat (31,4 persen), Sulawesi Tenggara (30,2 persen), Kalimantan Selatan (30 persen), Kalimantan Barat (29,8 persen), Jawa Barat (24,5 persen), Jawa Timur (23,5 persen), Jawa Tengah (20,9 persen), Sumatera Utara (25,8 persen), dan Banten (24,5 persen).
Dari 12 provinsi tersebut, 7 provinsi diprioritaskan karena prevalensi stunting yang tinggi meliputi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.
Lima provinsi diprioritaskan untuk percepatan penurunan stunting berdasarkan proporsi jumlah penduduk yang banyak, meliputi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan Sumatera Utara. *
