REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan kolaborasi dengan beberapa daerah lain dalam upaya menjaga ketahanan pangan di Ibu Kota.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (KPKP) DKI Jakarta, Suharini Eliawati mengatakan, salah satu contoh kolaborasi bersama daerah lain adalah dengan Cilacap.

"Kita melakukan istilahnya kontrak 'farming'. Kita menanam padi di sana, lahan mereka. Kemudian harus menjual padinya ke kita," kata Suharini Eliawati di Jakarta, Jumat (23/9/2022).

Suharini menambahkan, 98 persen pasokan pangan di DKI Jakarta berasal dari luar daerah. Untuk itu, kolaborasi dengan daerah luar DKI memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan.

"Jadi kita hanya membeli selisihnya. Contoh dengan Cilacap harus memenuhi dulu kebutuhan padinya berapa, selisihnya baru kita boleh beli. Secara harga pada saat ditandatangani itu harganya," ujar Suharni.

Dia mengatakan, dengan cara kerja sama ketahanan pangan tersebut dapat ikut menjaga inflasi secara nasional.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan, total 1,1 juta warga Ibu Kota akan menerima manfaat program pangan murah bersubsidi.

"Pangan murah bersubsidi ini diberikan kepada 1,1 juta penerima yang dibagikan lewat 312 lokasi di seluruh Jakarta," ujar Anies di Pasar Cipinang Kebembem, Jakarta Timur, Kamis (22/9).

Dari 312 lokasi tersebut, 159 di antaranya didistribusikan oleh Perumda Pasar Jaya di pasar-pasar Ibu Kota. Kemudian, 108 titik berada di RPTRA rumah susun, 30 lokasi di Kepulauan Seribu, dan sisanya didistribusikan Perumda Dharma Jaya. Paket pangan murah itu terdiri dari beras, daging, sapi, telur, ayam, ikan dan susu.

Masyarakat kalau membeli di luar nilainya kira-kira Rp402 ribu, tapi yang mereka bayarkan lewat program ini sebesar Rp126 ribu. "Jadi mendapatkan subsidi sebesar Rp276 ribu atau 69 persen, hampir 70 persen dibiayai lewat subsidi," ujar Anies.