Jumat 23 Sep 2022 17:52 WIB

Sinergi Pemerintah dan Swasta Bangun Ekosistem Kendaraan Listrik

Pemerintah DKI Jakarta sejatinya sudah lebih dahulu menggunakan kendaraan listrik.

Red: Hiru Muhammad
Seorang penumpang turun dari Bus Listrik Transjakarta di Kawasan Bundaran HI, Jakarta, Rabu (13/7/2022). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah saat ini sangat serius dalam menyediakan berbagai regulasi untuk mendukung terciptanya ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai guna mendukung pencapaian target Net Zero Emission di tahun 2060.
Foto: ANTARA/Agha Yuninda
Seorang penumpang turun dari Bus Listrik Transjakarta di Kawasan Bundaran HI, Jakarta, Rabu (13/7/2022). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah saat ini sangat serius dalam menyediakan berbagai regulasi untuk mendukung terciptanya ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai guna mendukung pencapaian target Net Zero Emission di tahun 2060.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Sosialisasi penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) di bawah aturan Perpres Nomor 55 Tahun 2019 terus digencarkan pemerintah. Salah satunya dilakukan dengan menginstruksikan pejabat daerah untuk segera menggunakan kendaraan listrik sebagai sarana transportasi kedinasan.

Analis Kerja Sama Direktorat Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Supriyadi mengungkapkan, pemerintah sudah mempersiapkan regulasi dan strategi untuk mewujudkan rencana tersebut. Selain Perpres Nomor 55, juga ada ada Inpres Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan KBBLB sebagai kendaraan dinas operasional, "serta kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah," kata Supriyadi disela Workshop Nasional yang diselenggarakan The International Council on Clean Transportation (ICCT) bersama Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) bertajuk Percepatan Penerapan Kendaraan Listrik Berbasis Baterai di Indonesia," Rabu (21/9/2022). 

Baca Juga

Sebelum ada instruksi dari Presiden Jokowi, Pemerintah DKI Jakarta sejatinya sudah lebih jauh melangkah menggunakan kendaraan listrik, khususnya pada armada bus Transjakarta. Bus listrik Transjakarta resmi beroperasi pada Maret 2022 sejumlah 30 unit. Payung hukumnya Peraturan Gubernur No. 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang berketahanan Iklim. 

Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Chaidir menjelaskan, Pergub DKI Jakarta berisi tiga komitmen pembangunan rendah karbon.  Pertama, implementasi 100 bus listrik pada rute Transjakarta sampai akhir 2022.  Kedua, mengganti separuh bus Jakarta menjadi armada listrik secara bertahap sampai 2025. "Ketiga, akan mengganti 100 persen armada Bus Rapid Transit (BRT) dengan bus listrik pada 2030," ujarnya.

Pada tahun yang sama, ujar dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menandatangani Deklarasi Jalan Bebas Bahan Bakar Fosil C40 pada 2021. Jakarta bergabung dengan 39 kota lainnya dari seluruh dunia untuk mewujudkan mobilitas bersih.

Penetapan jumlah target implementasi bus listrik Transjakarta tidak lepas dari peran lembaga mitra. KPBB, ICCT, World Research Institute (WRI), dan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) memberi bantuan teknis dengan pembiayaan dari pemerintah Jerman untuk memastikan keberhasilan adopsi bus listrik pada Transjakarta.

Transportasi publik dari sektor swasta seperti Bluebird pun turut serta  menjadi bagian percepatan penggunaan kendaraan listrik. Bahkan, Bluebird merupakan pelopor penggunaan taksi berbasis listrik di Indonesia. 

Dimulai sejak 2020 dengan 29 armada, kini Bluebird terus menambah armada dengan mesin listriknya sampai 200 unit. Pada 2022, Bluebird bahkan menambah investasi sebanyak Rp32,5 miliar untuk pengadaan mobil listrik.

Technical Service Manager PT Bluebird, Suratmanto mengatakan, mobil listrik Bluebird baru tersedia di Jakarta dan Bali. Rencananya ke depan Bluebird bakal menyediakan layanan mobil listrik di Semarang.

Energy Specialist Energy Divison Southeast Asia Department, the Asian Development Bank (ADB), Florian Kitt mengatakan, salah satu masalah besar pengembangan kendaraan berbasis listrik adalah biaya. "Pendanaan akan didukung penuh oleh bank internasional seperi ADB dan World Bank. Kami juga berupaya menggerakkan investor, kita sudah diskusikan itu dengan Mc Kinsey," kata Florian.

Program Manager United Kingdom Partnership for Acceleration of Climate Transition (UK PACT) Program for Indonesia, Ridwan Kurniawan mengatakan, pemerintah Inggris siap mendukung pembiayaan kendaraan listrik di Indonesia. Karena ini merupakan salah satu kegiatan atau program mendapatkan perhatian oleh pemerintah Inggris untuk kemungkinan pendanaan. Ia mengajak semua pihak bekerja sama dengan model produk pembiayaan yang telah disediakan dari World Bank dan ADB.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement