REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk-yeol membantah laporan media atas pernyataannya yang melecehkan anggota parlemen Amerika Serikat (AS) pada pekan lalu. Ia mengatakan laporan tersebut bisa mengancam hubungan dengan Amerika Serikat (AS).
Sebelumnya, ia dilaporkan kedapatan berkata kasar usai bertemu dengan Presiden AS Joe Biden di New York pekan lalu. Lawatan pertama Yoon ke luar negeri menuai serangkaian kontroversi termasuk saat ke Inggris.
Yoon sempat dianggap merendahkan martabat bangsa karena batal memberikan penghormatan terakhir kepada Ratu Elizabeth II di London karena terjebak macet. Lalu lintas di London dikendalikan secara ketat ketika para pelayat berbaris dalam antrean panjang untuk melihat peti jenazah ratu. Sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di sana dengan berjalan kaki.
Yoon juga dikritik karena batal melakukan pertemuan dengan Biden dan PM Jepang, Fumio Kishida dan disebut pembatalan itu sebagai bencana diplomatik. Yoon dan Biden telah merencanakan pembicaraan informal di New York tetapi berakhir dengan percakapan singkat 48 etik di acara Global Fund.
Kontroversi itu mengundang kritikan dari sejumlah anggota parlemen termasuk dari partainya sendiri. Angka dukungan padanya pun terus menurun.
Sebelumnya, pekan lalu Yoon kedapatan berkata kasar saat mik masih menyala ketika ia baru saja bertemu dengan Joe Biden di New York. Anggota parlemen dari partai oposisi menuduh Yoon menghina Biden dan menjelekan citra Korsel.
Media Korsel awalnya melaporkan Yoon mengatakan Biden akan malu bila Kongres tidak meloloskan undang-undang untuk mendanai inisiatif global.
"Akan memalukan bila bajingan-bajingan itu menolak menyetujuinya di parlemen," kata Yoon pada Menteri Luar Negeri Park Jin dalam video yang disiarkan stasiun televisi Korsel yang viral di media sosial.
Kepala pers kantor kepresidenan Korsel Kim Eun-hye membantah tuduhan tersebut. Ia mengatakan Yoon merujuk parlemen Korsel tanpa menyinggung Biden.
"Nah, dibandingkan jadi kontroversi, saya akan mengatakan ini: Selain satu atau dua atau tiga negara adidaya di dunia, tidak ada negara yang sepenuhnya dapat melindungi keamanan dan kehidupan rakyatnya dengan kemampuannya sendiri," kata Yoon dalam wartawan saat ditanya tentang kontroversi mik, Senin (26/9/2022).
"Saya ingin mengatakan merusak aliansi dengan laporan yang berbeda dari faktanya membawa masyarakat dalam bahaya besar," katanya. Ia mengajak semua pihak membangun fakta.
Partai Demokratik mendesak Yoon meminta maaf atas kontroversi ini dan memecat keamanan nasionalnya, wakilnya dan menteri luar negeri.
Ketua oposisi di parlemen mengatakan akan mengusulkan resolusi untuk melakukan pemecatan itu ke parlemen bila Yoon tidak mengambil tindakan.
