REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perbankan syariah harus menjadi pemain kunci dalam pemenuhan kebutuhan keuangan industri halal, khususnya industri makanan dan minuman. Tidak hanya itu, perbankan syariah bisa memperluas peran hingga pada pembukaan akses pasar juga pendampingan.
Guru Besar Universitas Padjajaran, Prof Ina Primiana mengatakan, keberadaan ekosistem penjaminan halal yang menyeluruh akan membantu mensukseskan target Indonesia jadi pusat halal global. Namun demikian, saat ini peran perbankan syariah dalam industri makanan halal belum optimal.
"Dari survei studi yang dilakukan pada 2022, baru sekitar 11,02 persen peran bank syariah untuk memenuhi kebutuhan keuangan industri makanan halal," katanya dalam Webinar Nasional Membangun Industri Makanan dan Minuman Halal Dalam Negeri serta Dukungan Perbankan Nasional, Senin (26/9/2022).
Eksisting demand dari bank konvensional menguasai ekosistem industri halal sebesar 51,60 persen. Sementara 37,2 persen dari bank keduanya. Potensi nasabah bank syariah dalam ekosistem industri makanan minuman halal sendiri mencapai 88,88 persen.
Kesiapan ekosistem industri makanan dan minuman halal pun belum optimal di perbankan syariah. Indikatornya meliputi tiga aspek yakni tren eksternal, model bisnis, dan penilaian mitra ekosistem. Bank konvensional telah siap semua, sementara bank syariah tidak siap di hampir semua aspek.
Studi yang ia lakukan juga menunjukkan mayoritas usaha baik besar, menengah, dan kecil belum menggunakan bank syariah dalam bertransaksi. Hanya usaha mikro dan menengah yang menggunakan bank syariah.
Direktur Utama lembaga riset, PT Spire Indonesia, Jeffrey Bahar menyampaikan, pemenuhan akses pembiayaan pada industri makanan minuman sendiri memang belum maksimal. Menurutnya, permintaan di sektor hulu mencapai Rp 141,4 triliun dan sebesar Rp 53,5 triliun di antaranya belum terlayani.
Di sektor tengah, permintaan atau kebutuhannya mencapai Rp 238,4 triliun dan Rp 175,2 triliun di antaranya belum terlayani. Di sisi hilir yang meliputi retail modern dan tradisional, kebutuhannya Rp 358,1 triliun dan Rp 313,3 triliun belum terlayani.
