Kamis 29 Sep 2022 15:15 WIB

Menko Luhut: Penyaluran BLT BBM Sudah 96,6 Persen

Pemerintah telah menyalurkan BLT BBM tahap satu dengan total anggaran Rp 5,6 T.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Nidia Zuraya
Petugas menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada warga. ilustrasi
Foto: Republika/Prayogi
Petugas menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada warga. ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah telah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM tahap satu dengan total anggaran Rp 5,6 triliun. Hingga saat ini, total penyaluran sudah 96,6 persen atau sudah diterima sebanyak 19,95 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

"Pemerintah telah menyalurkan tambahan bantuan sosial untuk melindungi daya beli masyarakat melalui bantuan langsung tunai (BLT) BBM tahap satu dengan total anggaran Rp 5,6 triliun yang telah disalurkan sebesar 96,6 persen atau kepada 19,95 juta keluarga penerima manfaat," ujar Luhut dalam acara Pengarahan Presiden kepada seluruh menteri/kepala lembaga, kepala daerah, Pangdam dan Kapolri yang disiarkan virtual dari Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Baca Juga

Luhut melanjutkan, penyaluran bantuan subsidi upah juga terus berjalan dan disalurkan kepada lebih dari tujuh juta pekerja atau 48,3 persen. Luhut mengatakan, di tengah kondisi geopolitik yang masih memanas dan melambatnya perekonomian Global, diperlukan berbagai langkah kolaboratif, konvergensi, sinergi dan inovatif semua kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan BUMN.

"Hal ini yang kita butuhkan Bapak Presiden untuk kita dapat keluar atau dapat menghadapi tekanan-tekanan ekonomi global dan perkembangan geopolitik yang arahnya masih tidak jelas," ujarnya.

Luhut mengatakan, saat ini inflasi harga konsumen pada Agustus 2022 melambat menjadi sebesar 4,69 persen year on year. Hal ini disebabkan peningkatan pasokan dari sentraproduksi dan ekstra efford pengendalian inflasi oleh tim pengendali inflasi pusat dan tim pengendali inflasi daerah.

"Namun demikian, risiko inflasi termasuk harga pangan strategis masih perlu menjadi perhatian terutama pasca penyesuaian harga BBM," ujar Luhut.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement