REPUBLIKA.CO.ID, SIDOARJO – Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong kemampuan inovasi dan literasi pekerja Indonesia untuk terus ditingkatkan. Kondisi ini seiring dengan tren global yang menuntut penggunaan teknologi digital yang masif, kecerdasan buatan, dan ekonomi hijau.
"Pekerja Indonesia mesti meningkatkan daya saingnya secara terus-menerus, melalui skilling, reskilling, dan upskilling," ujar Wapres Ma'ruf dalam sambutan di acara Napak Tilas dan HUT Ke-67 Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi) di Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (30/9/2022).
Ma'ruf mengatakan, krisis global juga telah berdampak luas dalam berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali bidang ketenagakerjaan. Menurutnya, krisis juga semakin mentransformasi dunia kerja yang memang telah banyak berubah akibat digitalisasi dan automasi.
"Tantangan tersebut menuntut kita untuk memperkuat kolaborasi, baik di antara pemangku kepentingan di dalam negeri, maupun dengan negara-negara lain, untuk menciptakan dunia kerja baru yang inklusif, berkelanjutan dan memiliki resiliensi," ujarnya.
Apalagi kata Ma'ruf, Indonesia memiliki visi besar dalam mewujudkan Indonesia Maju, sehingga diperlukan tenaga kerja yang produktif, memiliki kapasitas dan kapabilitas, serta tahan dan adaptif dalam situasi yang terus berubah.
"Dunia kerja global memperlihatkan kerentanan akan disrupsi yang terjadi di bidang sosial-ekonomi, khususnya bagi pekerja migran, pekerja perempuan, pekerja informal dan pekerja dengan disabilitas," ujarnya.
Namun, Maruf menekankan pentingnya pemenuhan hak dan perlindungan yang memadai bagi semua pekerja. Menurutnya, dunia kerja baru yang menjadikan pekerja sebagai pusatnya, perlu memperhatikan hak, kebutuhan dan aspirasi buruh.
Dia juga mendorong dialog sosial menjadi mekanisme penyampaian masukan untuk merumuskan kebijakan ketenagakerjaan sebagaimana rekomendasi ILO. Studi yang dilakukan ILO di 133 negara pada 2021 menunjukkan bahwa serikat buruh berkolaborasi dengan pemerintah dan pengusaha melalui dialog sosial.
Kerja sama itu untuk merumuskan kebijakan, baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam memperkuat kapasitas pekerja saat krisis menerpa, maupun dalam menyusun strategi jangka panjang untuk mengatasi dampak krisis. "Dialog sosial untuk mencari solusi bersama atas beragam masalah ketenagakerjaan menjadi salah satu pilar dari panduan ILO dalam menghadapi dampak krisis pandemi Covid-19," katanya.
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama IIndonesia (MUI) ini juga menekankan, lingkungan kerja haruslah aman bagi pekerja secara inklusif dengan memperhatikan pemenuhan hak-hak pekerja penyandang disabilitas, serta menyediakan akses pendidikan dan infrastruktur yang inklusif. "Hak-hak pekerja yang adaptif semestinya dapat dipenuhi. Pekerja seyogianya mendapatkan perlindungan sosial yang layak, terutama bagi yang terdampak pandemi Covid-19, seperti yang diterapkan di Indonesia, antara lain berupa Program Bantuan Subsidi Upah (BSU), Program Kartu PraKerja, Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM); dan Program Padat Karya di Kementerian dan Pemda," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Wapres juga menyampaikan apresiasi atas segala kiprah K-Sarbumusi sebagai badan otonom NU sejak 1955. Kini, K-Sarbumusi telah menjadi salah satu dari lima organisasi pekerja terbesar di Indonesia dengan jumlah keanggotaan mencapai ratusan ribu orang.
“Hal itu menjadi modalitas yang sangat penting bagi K-Sarbumusi untuk menjadi mesin penggerak transformasi pekerja yang kita harapkan bersama,” katanya.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan bahwa tantangan global yang dihadapi para pekerja dapat diatasi melalui kerja sama pemerintah dan pihak yang berkepentingan agar dapat melakukan kolaborasi dalam mencari solusi. "Saya kira tantangan dan dinamika itu sungguh sangat luar biasa. Kita bisa mengatasi seluruh tantangan ini dengan kolaborasi, kerja sinergitas antara pemerintah, pengusaha, dan kelompok serikat pekerja ini," kata Ida.
Hadir pada kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali, beserta jajaran anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur.
