Oleh : Agus Yulianto, Jurnalis Republika.co.id
REPUBLIKA.CO.ID, Ratusan massa yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Indramayu (ARI) tiba-tiba menggeruduk DPRD Kabupaten Indramayu. Di halaman gedung wakil rakyat itu, mereka menggelar aksi.
Dengan suara lantang, mereka menuntut DPRD untuk menggunakan hak angket terhadap kebijakan Bupati Indramayu, Nina Agustina. Ada apakah dengan perpolitikan lokal di tataran Pantai Utara, Jawa Barat ini?
Aksi massa ini bermula dari 'gesekan politik' antara Bupati Nina Agustina dengan Wakil Bupati Lucky Hakim pada awal tahun 2022. Kala itu, DPRD Kabupaten Indramayu secara resmi menyetujui usulan interpelasi kepada Bupati Indramayu, Nina Agustina, Senin (31/1/2022) sore.
Usulan interpelasi itu disetujui oleh 41 anggota dari total 50 anggota DPRD Kabupaten Indramayu. Hanya Fraksi PDI Perjuangan yang menolak interpelasi itu dan memutuskan meninggalkan ruang sidang (walk out).
Saat itu, anggota dewan mempertanyakan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah terkait tata kelola pemerintahan di Kabupaten Indramayu. Dalam hal ini, mereka menyoroti tidak difungsikannya Wakil Bupati Indramayu, Lucky Hakim, dalam pengelolaan pemerintahan daerah.
Tidak difungsikannya wakil bupati dalam pengelolaan pemerintahan daerah itu terkesan bukan lagi hanya rumor yang kerap dibincangkan masyarakat. Namun, dalam berbagai kesempatan, ketidakharmonisan antara bupati dan wakil bupati tampak jelas terlihat dalam aktivitas dua pucuk pimpinan daerah tersebut.
Banyak foto gambar wakil bupati di kantor-kantor pemerintahan yang diturunkan. Selain itu, tidak diberikannya pendelegasian wewenang kepada wakil bupati untuk membantu dan mewakili bupati ketika bupati berhalangan hadir.
Sebagai contoh, saat bupati berhalangan hadir dalam rapat paripurna dengan DPRD, bupati nyaris tidak pernah mendelegasikan tugasnya kepada wakil bupati. Begitu pula hampir dalam setiap kegiatan lainnya, bupati juga tidak pernah melibatkan wakil bupati.
Disharmoni keduanya terus berlangsung, meskipun Bupati Nina Agustina menyatakan, hubungannya dengan wakil bupati diibaratkan seperti pasangan yang berumah tangga. "Jika ada masalah, maka solusinya adalah komunikasi yang baik," begitu Nina mengibaratkannya.
Senada, Lucky juga selalu membantah kalau dirinya berkonflik dengan Bupati Nina Agustina. Dia mengungkapkan, selama ini hubungannya baik-baik saja.
Namun faktanya konflik internal pucuk pimpinan yang lama terpendam itu, akhirnya muncul ke permukaan. Ketidakharmonisan kinerja keduanya terus berlangsung hingga saat ini. Bupati dan wakil bupati seakan menjadi rival dalam sebuah kancah perpolitikan lokal di Kabupaten Indramayu.
Ini yang barangkali baru pertama kalinya terjadi di Tanah Air adanya perseteruan terus menerus antar bupati dan wakil bupati. Bahkan, rekomendasi interpelasi disharmonisasi Nina-Lucky yang telah dibuat DPRD tampaknya juga tak direalisasikan.
Padahal, dalam salah satu butir interpelasinya, DPRD Indramayu mendorong agar disharmonisasi antara bupati-wakil bupati berubah menjadi harmonisasi. "Kami berharap bupati dan wakil bupati bisa duduk bareng, kemudian sama-sama membangun Indramayu," begitu yang diinginkan Ketua DPRD Kaupaten Indramayu Syaefudin.
Sayangnya, rekomendasi itu belum tuntas hingga kini. Bahkan, perseteruan itu semakin 'memanas' saja.
Itu setidaknya terlihat dari tantangan Wakil Bupati Lucky kepada kalangan DPRD untuk 'buka-bukaan' terkait tudingan mangkir rapat yang dilayangkan dewan kepadanya. Lucky yang selama ini 'diam' akhirnya terusik juga dengan tudingan miring yang dibidikan kepada dirinya.
Lucky menyebut, diri tidak penah mendapat surat undangan rapat dari DPRD. Dari fakta inilah kemudian terungkap, bahwa selama setahun tarakhir ini, dirinya sudah 'diacuhkan' oleh partner utama di lingkungan kerjanya.
Ironisnya lagi, Lucky pun tidak memiliki ajudan, asisten pribadi ataupun protokoler wakil bupati. Mereka kini tidak lagi mendampinginya.
Lebih ironis lagi, sebelum menyambangi gedung DPRD untuk membuktikan bahwa dirinya diundang dalam sebuah rapat (yang informasinya diperoleh dari media), Lucky sempat mendatangi kantornya di Pendopo Indramayu.
Namun, betapa kagetnya dia ketika pintu kantornya dalam kondisi terkunci rapat. Lucky berusa membukanya dengan kunci yang ada pada dirinya. Namun, hal itu pun tak bisa dibuka karena kunci pintu kantornya telah diganti.
Loh kok bisa? "Itulah faktanya," ucap dia. Fakta-fakta itulah yang kemudian dia sampaikan kepada Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Indramayu dalam rapat Paripurna Penyampaian Laporan Badan Anggatan APBD Perubahan TA 2022, Persetujuan DPRD serta Pendapat Akhir Bupati, dan Laporan Pansus 10 Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang diagendakan pada Jumat (16/9).
*
Aksi kontroversial Wakil Bupati Wabup Indramayu Lucky Hakim yang menantang Ketua DPRD Saefudin dan 50 anggotanya untuk duel debat terbuka, tentu saja menimbulkan dampak politik.Aksi kontroversial Wakil Bupati Wabup Indramayu, Lucky Hakim yang menantang Ketua DPRD Saefudin dan 50 anggotanya untuk duel debat terbuka mulai menimbulkan dampak politik.
Tiga partai politik (parpol) pengusung Lucky Hakim sebagai Wabup Indramayu, bereaksi keras atas aksi menantang debat terbuka para anggota DPRD Indramayu tersebut. Ketiga parpol itu masing-masing Gerindra, PDI Perjuangan dan Nasdem.
Mereka menilai, aksi yang dilakukan Lucky merupakan tindakan yang tidak etis. Dampaknya, mereka akan mencabut mandat dan dukungannya terhadap Lucky Hakim. Mereka geram sebagai partai pendukung dan pengusung kalau ditantang seperti itu.
Reaksi keras dari parpol pengusung itu merupakan sinyal serius bagi Lucky Hakim. Bahkan, muncul banyak pertanyaan di kalangan masyarakat tentang kemungkinan partai pendukung itu akan memakzulkan Lucky Hakim. Masyarakat menunggu sikap Lucky Hakim atas reaksi dari ketiga parpol pengusung tersebut.
Namun, parpol lain belum menyampaikan reaksi secara terbuka atas tantangan debat terbuka Lucky Hakim. Bahkan, Golkar sebagai fraksi terbesar dengan 22 kursi, sejauh ini lebih memilih moderat melalui jalur formal.
Yang jelas, konflik berkepanjangan itu pun telah menuai keprihatinan masyarakat Indramayu. Dan salah satunya yang diungkapkan melalui aksi massa mengawali aksinya di depan Pendopo Indramayu. Mereka berorasi dan membawa berbagai spanduk bertuliskan ‘Turunkan Nina, Pulangkan ke Jakarta. Hak Angket DPRD Harga Mati’.
Setelah sekitar 30 menit berorasi, massa tak ditemui satupun pejabat Pemda Indramayu, maka massa mengalihkan aksinya dengan berjalan kaki menuju gedung DPRD Indramayu.
Di gedung wakil rakyat ini, massa menuntut agar DPRD menggunakan hak angket. Pasalnya, hak interpelasi yang sebelumnya digulirkan oleh DPRD Indramayu, dimana salah satu poinnya menyoroti ketidakharmonisasn bupati-wakil bupati, tidak membuahkan hasil.
Massa juga mengaku gerah dengan berbagai perseteruan kedua pimpinan pemerintahan itu. Ini karena, konflik tersebut justru berdampak pada tersendatnya roda pemerintahan.
Untuk itu, massa mendesak agar DPRD bisa bersikap tegas terhadap Bupati Indramayu Nina Agustina dan juga Wakil Bupati Lucky Hakim. Janganlah konflik ini justru membuat rakyat Indramayu semakin menderita kareka berbagai kebijakan pemerintahan menjadi terganggu. Semoga!.
