REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemprov DKI Jakarta menaikkan besaran subsidi pangan dari Rp805 miliar menjadi Rp1,1 triliun kepada satu juta sasaran pada 2022 untuk meringankan beban masyarakat kecil.
"Kami harap program itu memenuhi kebutuhan masyarakat," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) Suharini Eliawati di Jakarta, Senin (3/10/2022).
Selama 2022, kata dia, anggaran program subsidi pangan mengalami dua kali kenaikan dari awalnya Rp850 miliar karena perang Ukraina kemudian naik menjadi Rp900 miliar dan setelah harga BBM bersubsidi naik, anggaran program itu kembali naik menjadi Rp1,1 triliun.
Dia menjelaskan program pangan bersubsidi itu menyasar sembilan kelompok masyarakat Ibu Kota di antaranya pemegang Kartu Jakarta Pintar, Kartu Anak Jakarta, Kartu Lansia, penyandangdisabilitas, guru honorer, buruh, dan penghuni rumah susun.
Dengan program subsidi itu, mereka cukup membayar Rp126 ribu untuk membeli satu kilogram daging sapi, daging ayam (0,9 kilogram), telur (15 butir). Kemudian, ikan kembung sebanyak satu kilogram, hingga beras (5kg) hingga susu UHT.
Sementara itu, untuk masyarakat sasaran yang membeli bahan pangan dengan harga subsidi dapat mendatangi 377 gerai dengan membawa kartu yang sudah ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Kalau beli di pasar mereka harus bayar Rp400 ribu, sekali sebulan, diambil kelurahan, gerai ada, Jakmart ada," ucapnya.
Sedangkan untuk 2023, pihaknya merancang anggaran program subsidi pangan itu masih dalam kisaran yang sama yakni sebanyak Rp1,1 triliun.
"Sesungguhnya anggaran itu fleksibel dan akan bertambah karena Organisasi Perangkat Daerah melakukan verifikasi, misalnya dasa wisma dan PKK, itu menggunakan angka yang selalu korektif," ucapnya.
