Rabu 05 Oct 2022 17:44 WIB

Soal Banjir, Anies: Jangan Dilihat Secara Politik

Gubernur DKI Anies Baswedan meminta masalah banjir jangan dilihat secara politik.

Rep: Zainur Mahsir Ramadhanti/ Red: Bilal Ramadhan
Warga melintas saat banjir di Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan, Selasa (4/10/2022). Gubernur DKI Anies Baswedan meminta masalah banjir jangan dilihat secara politik.
Foto: ANTARA/Galih Pradipta
Warga melintas saat banjir di Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan, Selasa (4/10/2022). Gubernur DKI Anies Baswedan meminta masalah banjir jangan dilihat secara politik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tak menampik, setiap ada hujan lebat di Jakarta, kerap membuat banyak warganya khawatir akan banjir. Karena itu, dia menyinggung pentingnya sumur resapan yang ada di daerah cekungan.

“Kami berharap kedewasaan kita semua untuk melihat ini sebagai sebuah problem yang diselesaikan secara scientific. Bukan semata-mata secara politik,” kata Anies kepada awak media di Jakarta, Rabu (5/9).

Baca Juga

Dia menambahkan, di daerah yang tidak cekung, air akan mudah mengalir daripada daerah yang cekung. Karena itu, khusus di daerah cekung, dia menilai perlu usaha banyak dan pengaliran lebih dari hujan lebat di daerah tersebut.

“Jadi yang dibutuhkan untuk ini adalah program untuk sumur resapan di kawasan yang cekung,” tutur dia.

Mantan mendikbud itu mengklaim, dari banyaknya daerah cekung di Jakarta, terbukti jika ada sumur resapan, pencegahan banjir bisa lebih baik. Dia menegaskan, berbagai program yang baik dalam penanganan banjir harus dilanjutkan.

“Nah ini PR kita ke depan, karena nanti (sumur resapan) bisa diteruskan,” ucapnya.

Sebelumnya, sumur resapan merupakan salah satu program andalan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam mengantisipasi banjir. Pada 2021, dia menargetkan membangun 25.647 titik sumur resapan. Sampai dengan 27 Oktober 2021, Pemprov DKI sudah membangun 12.482 titik sumur resapan.

Program ini semula akan dilanjutkan pada 2022 dan sudah diajukan anggaran Rp 322 miliar untuk membangun 26 ribu sumur resapan. Kemudian dikurangi menjadi Rp 120 miliar pada pembahasan di Komisi D. Aral melintang, permohonan Pemprov DKI Jakarta terkait kelanjutan pembangunan sumur resapan dalam pembahasan APBD DKI 2022 lalu ditolak Badan Anggaran. Dalam rapat badan anggaran saat itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menolak usulan anggaran itu.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement