REPUBLIKA.CO.ID, PANGKALPINANG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengoptimalkan pengalokasian bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 48 miliar guna membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian.
"Saya instruksikan seluruh kepala dinas segera menyusun rencana kerja, anggaran, untuk mengoptimalkan pengalokasian bansos ini," kata Penjabat Gubernur Kepulauan Babel Ridwan Djamaluddin di Pangalpinang, Jumat (7/10/2022).
Ia mengatakan penyaluran dana bantuan sosial Rp 48 miliar ini akan difokuskan untuk bansos tenaga kerja nonformal, nelayan, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), petani sayuran dan cabai, serta subsidi bahan pokok.
Selain itu dana bansos itu juga untuk subsidi bantuan pupuk dan bibit, subsidi transportasi truk pengangkut cabai merah dan bawang merah, subsidi untuk nelayan, bantuan traktor untuk petani di lumbung pangan, subsidi biaya Kredit Usaha Rakyat (KUR), subsidi side event UMKM, serta alokasi untuk kebun cabe di Balai Benih Palempang.
"Bantuan sosial ini tidak hanya untuk menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga untuk mengendalikan inflasi di daerah ini," ujar Ridwan Djamaluddin.
Menurut dia, dalam mengoptimalkan penyaluran bansos ini, pihaknya telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepulauan Babel untuk segera membuat rencana kerja serta anggaran dalam merealisasikan kegiatan guna meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat.
"Paling lambat seluruh kepala dinas sudah menyelesaikan rencana kerja dan anggarannya, agar program bansos dapat secara cepat terealisasi," kata Ridwan Djamaluddin.
Ekonom dari Bank Indonesia (BI) Kepulauan Babel Hastomo mengatakan bahwa beberapa langkah pemerintah provinsi dalam menekan angka inflasi cukup tepat.
"Kami berkomitmen terus membagikan bibit cabai, melakukan bimbingan teknik terkait pemeliharaan cabai, sebagai salah satu upaya menekan laju inflasi yang salah satu penyebabnya adalah komoditas cabai di daerah ini," katanya.
