REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA – Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) pada Kamis (6/10/2022), menolak mosi yang dipimpin Barat untuk mengadakan debat tentang dugaan pelanggaran HAM oleh China terhadap Muslim Uighur dan Muslim lainnya di Xinjiang. Kekalahan itu didapat dari pemungutan suara 19 lawan, 17 setuju, 11 abstain. 

Hal ini merupakan sebuah pukulan bagi Barat, yang mana rancangan resolusi ini dipresentasikan oleh kelompok inti, yang terdiri dari Kanada, Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, Swedia, Inggris, dan Amerika Serikat. Hal ini disponsori bersama oleh berbagai negara di 47 dewan anggota, termasuk Turki. 

Negara-negara tersebut mencoba menggalang dukungan untuk debat tentang tuduhan pelanggaran hak asasi manusia terhadap penduduk Uighur di Provinsi Xinjiang oleh negara China, hanya 17 anggota yang memberikan suara mendukung. 

Sementara itu, sebanyak 19 anggota memberikan suara menentang, termasuk China, Pakistan dan Nepal, sementara 11 anggota abstain, termasuk India, Brasil, Meksiko, Malaysia, dan Ukraina. 

Terlepas dari temuan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) pada Agustus yang menyatakan kejahatan terhadap kemanusiaan mungkin telah terjadi di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang China, tidak ada konsensus di antara negara-negara anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC). 

Aktivis dan organisasi hak asasi manusia bereaksi tajam terhadap perkembangan di dewan.   

Momen ini menjadi sejarah Dewan HAM PBB sebab baru dua kali dalam 16 tahun sebuah mosi telah ditolak. Amerika Serikat (AS), Kanada, dan Inggris termasuk di antara negara-negara yang mengajukan mosi tersebut. 

"Ini adalah bencana. Ini benar-benar mengecewakan," kata Presiden Kongres Uighur Dunia Dolkun Isa yang ibunya meninggal di sebuah kamp dan dua saudara lelakinya hilang. 

"Kami tidak akan pernah menyerah tetapi kami sangat kecewa dengan reaksi negara-negara Muslim," ujarnya. 

Baca juga: Mualaf Sujiman, Pembenci Adzan dan Muslim yang Diperlihatkan Alam Kematian

Qatar, Indonesia, Uni Emirat Arab, dan Pakistan menolak mosi tersebut, dengan alasan risiko mengasingkan China. 

Mosi tersebut adalah pertama kalinya bahwa catatan HAM China yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB telah menjadi agenda Dewan HAM. 

Pengajuan tersebut telah memicu perpecahan dan seorang diplomat mengatakan negara-negara berada di bawah tekanan besar China untuk mendukungnya. 

Negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Jerman, bersumpah untuk terus bekerja menuju akuntabilitas.