Rabu 12 Oct 2022 00:55 WIB

Kritik untuk Hasto yang Dinilai Nyinyir Setelah Nasdem Deklarasikan Anies Capres

"Ia (Hasto) tidak boleh nyinyir, apalagi berupaya mendikte partai lain."

Red: Andri Saubani
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bersama para narasumber memberikan keterangan usai acara talkshow di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Ahad (9/10/2022). PDI Perjuangan menyalenggarakan talkshow dalam rangka memeriahkan perayaan HUT TNI Tahun 2022, serta mengucapkan syukur dan terima kasih kepada seluruh prajurit TNI. Republika/Prayogi.
Foto: Republika/Prayogi
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bersama para narasumber memberikan keterangan usai acara talkshow di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Ahad (9/10/2022). PDI Perjuangan menyalenggarakan talkshow dalam rangka memeriahkan perayaan HUT TNI Tahun 2022, serta mengucapkan syukur dan terima kasih kepada seluruh prajurit TNI. Republika/Prayogi.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Haura Hafizhah, Amri Amrullah, Febrianto Adi Saputro

Sindiran Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada Nasdem seusai deklarasi pencapresan Anies Baswedan menuai kritik. Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai, sindiran Hasto tidak perlu terjadi jika masing-masing partai independen dalam menentukan calon presiden (capres) yang akan diusungnya.

Baca Juga

"Wajar saja kalau Nasdem bereaksi atas sindiran Hasto tersebut. Sebab, Hasto tampaknya tidak bisa membedakan Nasdem dalam koalisi mengusung Joko Widodo (Jokowi) pada 2019 dan Nasdem akan mengusung Anies Baswedan pada Pilpres 2024," katanya pada Selasa (11/10/2022).

Apalagi, ia melanjutkan, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh sudah bertemu Jokowi sebelum mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres.

"Bahkan menurut Surya respons Jokowi cukup baik. Jadi, Nasdem melalui Surya sudah permisi kepada Jokowi terkait pencapresan Anies. Karena itu, tidak ada etika politik yang dilanggar Nasdem, termasuk keberadaannya di koalisi partai pendukung Jokowi," kata dia.

Lagi pula, kata dia, Nasdem sudah menyatakan tetap berkomitmen mendukung pemerintahan Jokowi hingga 2024. Ini artinya, Nasdem tidak akan meninggalkan Jokowi dari koalisi yang sudah disepakati.

"Karena itu, tentu aneh kalau Hasto yang justru 'kebakaran jenggot' terhadap Nasdem. Padahal, posisi Nasdem dan PDIP di koalisi setara. Apalagi Jokowi sendiri tidak berekasi apa-apa," kata dia.

Jadi, menurut Jamiluddin, Hasto tidak berhak menyindir apalagi menganggap Nasdem sudah tak layak ada di koalisi. Hanya Jokowi yang seharusnya berhak menyatakan partai mana yang masih berhak dan tidak berhak di koalisi pemerintahannya.

"Kalau Hasto lebih proporsional, seharusnya ketegangan seperti itu tidak perlu terjadi. Hasto sudah harus tahu diri bahwa semua partai independen dalam menentukan capres dan berkoalisi. Ia tidak boleh nyinyir, apalagi berupaya mendikte partai lain. Cara itu hanya akan merugikan dirinya termasuk partainya," kata dia.

 

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement