REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono langsung bekerja menyelesaikan berbagai masalah utama di Jakarta setelah resmi dilantik pada Senin (17/10/2022) pagi. Tiga fokus utama yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera diselesaikan yakni masalah banjir, kemacetan, dan juga tata ruang.
“Tiga itu kerjanya sudah waduh luar biasa, jadi harus kerja dan kerja, turunan dari penanganan banjir, turunan dari tata ruang, dan tentunya bagaimana mengurai kemacetan,” kata Heru di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/10/2022).
Ia menyebut, Jakarta mengalami tiga macam jenis banjir yang masih kerap terjadi, yakni banjir karena rob, banjir karena hujan, dan juga banjir kiriman dari luar Jakarta. Heru mengatakan akan segera berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada sore ini untuk mengatasi masalah banjir kiriman melalui pembangunan waduk dan sodetan.
Ia juga akan meminta saran kepada Menteri PUPR terkait upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penanganan banjir di ibu kota.
“Nanti sore saya akan bertemu dengan Pak Menteri PUPR terkait dengan banjir kiriman yang memang harus terbebankan di DKI. Jadi ada pembangunan waduk, sodetan,” ucapnya.
Sedangkan terkait dengan banjir rob, Heru menyampaikan program penyelesaiannya akan dimasukkan di dalam APBD 2023. Yakni untuk membangun breakwater atau pemecah gelombang, pembangunan turap, pembangunan waduk di sekitar Jakarta Utara dan juga Jakarta Barat, serta pemulihan pompa dan juga revitalisasi sungai.
Untuk penanganan jangka pendek, Heru akan mengecek seluruh rumah pompa dan waduk agar berfungsi dengan baik. “Tahun ini juga ada anggaran pengerukan saluran-saluran, saya akan juga dengan pejabat terkait melakukan pengecekan. Itu kan yang short time,” ujar Heru.
Heru menyebut, dalam pekan ini agenda kunjungannya ke berbagai wilayah di Jakarta pun sudah padat. Salah satunya, Heru akan mengunjungi Waduk Pluit, hingga Sungai Sentiong. Heru juga menyebut akan memberikan pengarahan kepada 600 pejabat DKI pada esok hari.
