Rabu 19 Oct 2022 07:19 WIB

Airlangga: Pengendalian Inflasi RI Tingkatkan Daya Tahan Hadapi Resesi

Pemerintah menjaga harga di dalam negeri tetap stabil dna terjangkau.

Red: Agus raharjo
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers terkait pengendalian inflasi di daerah di Jakarta, Kamis (1/9/2022). Dalam keterangan pers tersebut Airlangga meminta gubernur dan wali kota untuk menurunkan angka inflasi di bawah 5 persen.
Foto: ANTARA/Rivan Awal Lingga
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers terkait pengendalian inflasi di daerah di Jakarta, Kamis (1/9/2022). Dalam keterangan pers tersebut Airlangga meminta gubernur dan wali kota untuk menurunkan angka inflasi di bawah 5 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan pengendalian inflasi Indonesia yang cukup baik menjadi salah satu langkah penting bagi penguatan perekonomian nasional. Selain itu, pengendalian inflasi juga mengantisipasi dampak krisis yang dapat mempengaruhi keberlanjutan pemulihan ekonomi.

"Saat ini inflasi berada di level 5,9 persen. Dalam upaya pengendalian inflasi, pemerintah telah melaksanakan sejumlah langkah seperti mendorong kolaborasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP)," tutur Airlangga dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (18/10/2022).

Baca Juga

Airlangga menambahkan, dalam menjaga inflasi, pemerintah juga mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tematik ketahanan pangan. Selain itu pemanfaatan dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial.

Di tengah kenaikan harga energi di tingkat global, sambung dia, pemerintah juga terus melakukan berbagai berupaya agar harga di dalam negeri tetap stabil dan terjangkau. Sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 12,4 triliun dan bantuan subsidi upah Rp 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja. Menko Perekonomian berharap bantuan ini menjadi bantalan bagi pertumbuhan ekonomi sampai akhir 2022 agar masih berada di sekitar 5,2 persen dan tahun depan di atas 5 persen.

Terkait ancaman krisis pangan, Airlangga menekankan pemerintah juga telah memprioritaskan ketahanan pangan dengan menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga-harga pangan.

"Indonesia cukup beruntung karena produksi beras dalam tiga tahun terakhir sebesar 31 juta sehingga kita memiliki daya tahan yang cukup. Dalam tiga tahun terakhir kita juga tidak melakukan impor beras serta relatif tidak mengimpor jagung dan bahkan kita mengalami surplus jagung," ujar Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.

Di sisi lain, ia mengungkapkan terdapat faktor positif bagi Indonesia lantaran berada di lingkup ASEAN, di mana pertumbuhan ekonomi ASEAN diperkirakan mencapai 4,9 persen pada tahun ini.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement