REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mewakili Presiden RI Joko Widodo membuka pertemuan tingkat tinggi negara-negara Asia Pasifik bertajuk High-level Intergovernmental Meeting on the Final Review of the Asian and Pacific Decade of Persons with Disabilities : 2013-2022 (HLIGM-FRPD), di Hotel Fairmont Jakarta, pada Rabu (19/10/2022). Pertemuan ini diselenggarakan oleh United Nations Economi and Social Commision for Asia and The Pasific (UN ESCAP) bersama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Pertemuan yang diselenggarakan di Jakarta, 19-21 Oktober 2022 dihadiri oleh sekitar perwakilan 38 negara ESCAP yang bergabung secara hybrid. Dalam sambutannya, Menko PMK mengatakan pertemuan lintas negara Asia Pasifik ini akan berpengaruh besar dalam menghasilkan rumusan kebijakan yang penting untuk penyandang disabilitas.
Menurutnya, dengan pertemuan ini akan terjadi pertukaran pemahaman terkait kebijakan yang mengarusutamakan pemenuhan hak penyandang disabiltas. Muhadjir menyatakan Pemerintah Indonesia telah memiliki perhatian yang kuat dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan memfasilitasi penyandang disabilitas.
Dalam satu dekade terakhir, Pemerintah Indonesia sudah membuat kebijakan khusus untuk penyandang disabilitas, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai penguatan dalam agenda pembangunan nasional, pemerintah juga telah merumuskan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
"Indonesia terus berkomitmen untuk mengarusutamakan perspektif berbasis hak dalam perencanaan pembangunan bagi penyandang disabilitas," ujar Muhadjir.
Kemudian, Menko PMK juga menjabarkan, bentuk keseriusan pemerintah dalam memajukan penyandang disabilitas adalah dengan diberikan fasilitas khusus untuk para penyandang disabilitas yang bertalenta, misalnya dalam bidang olahraga akan disiapkan untuk menjadi atlet. Kemudian juga penyandang disabilitas diberikan berbagai pemberdayaan keterampilan dan ekonomi supaya bisa berdikari.
"Pelaksanaan kebijakan dan program yang juga dilakukan untuk menghilangkan hambatan dan diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Selain itu, kebijakan Pemerintah Indonesia juga berupaya untuk memenuhi hak dan memberdayakan penyandang disabilitas," tegasnya.
Menko PMK berharap, pertemuan internasional ini akan menghasilkan berbagai kebijakan stretegis untuk pembangunan berprespektif penyandang disabilitas, dan berupaya penuh untuk terus memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.
"Saya yakin, dengan bekerja sama dan memiliki kemitraan global yang kuat, kita dapat mencapai visibilitas disabilitas, aksesibilitas, inklusi, dan kesetaraan hak," ungkapnya.
Hadir sebagai tuan rumah, Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini mengatakan, pertemuan bersama negara-negara Asia-Pasifik ini merupakan respon terhadap tantangan dan hambatan dalam hal promosi dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. "Disebut promosi karena memang banyak sekali tindak diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas, sehingga salah satu tuntutan yang disebutkan dalam pertemuan ini adalah promosi dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas,” katanya.
Menurut Mensos Risma, dalam setahun terakhir, Indonesia telah melakukan berbagai terobosan untuk mendukung dan mempermudah aksesibilitas para penyandang disabilitas. Pertama adalah terobosan inovatif, dengan penemuan tongkat pintar adaptif dan smartphone yang sudah dimodifikasi untuk disabilitas netra.
“Ada tongkat adaptif untuk disabilitas netra. Tongkat ini akan bekerja untuk memberi sinyal kepada si pemegang tongkat (disabilitas netra, maupun penyandang disabilitas yang lain) ketika ada air, atau apa pun, bahkan bencana di sekitarnya. Tongkat itu akan bergetar dan berbunyi sehingga si pemegang tongkat bisa waspada,” terang Risma menjelaskan cara kerja tongkat adaptif.
Yang kedua, lanjutnya, approach atau pendekatan. Risma menuturkan bahwa Indonesia telah melakukan enterprenurship approach. Jadi, bukan hanya penekanan untuk bekerja, tapi juga berwirausaha kepada penyandang disabilitas.
“Mereka, kami ajarkan untuk bisa berdiri tapi dengan teknologi kami yang dibuat oleh para penyandang disabilitas juga. Jadi, ini adalah salah satu keberanian untuk bagaimana penyandang disabilitas ini bisa membuat, bahkan bisa menciptakan suatu karya sendiri, yang bisa kita akan ajukan hak patennya secara internasional,” ungkapnya.
Adapun, yang ketiga, yakni keberpihakan pemerintah terhadap penyandang disabilitas agar mereka bisa memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap mereka.
“Kita coba menghidupkan kembali gotong royong supaya kita peduli kepada saudara-saudara kita dengan memberikan permakanan atau makanan untuk saudara-saudara kita, penyandang disabilitas, lewat gotong royong dari warga sekitarnya dengan bantuan uang dari pemerintah, bentuk saling peduli kepada sesama,” ucap Risma.
Tiga hal itu, disebutnya, sebagai terobosan yang akan dibagikan oleh Indonesia pada pertemuan bersama negara-negara Asia-Pasifik. “Kemudian, Indonesia berharap juga bisa belajar dari negara lain, dengan harapan bisa memperkaya negeri kita sendiri,” kata dia.
Sebagai informasi, Negara Anggota ESCAP ditahun 2012 memproklamirkan komitmen Kawasan "The Asian and Pacific Decade of Persons with Disabilities: 2013-2022". Mengadopsi the Incheon Strategy to "Make the Right Real" for Persons with Disabilities in Asia and the Pacific sebagai salah satu tujuan pembangunan dunia yang spesifik disabilitas.
Komitmen tersebut berakhir di tahun 2022 dan pertemuan di Jakarta ini ditujukan untuk melakukan kajian akhir (review) yakni mencatat pencapaian, tantangan, dan pembelajaran selama satu dekade, dan untuk memetakan arah strategis baru ke depan. Semua upaya ini diarahkan untuk pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.
Secara umum, konferensi dibagi menjadi tiga sesi. Sesi substantif pertama, peserta akan meninjau status dan tren pembangunan inklusif disabilitas di Asia dan Pasifik serta kemajuan, tantangan, dan prioritas yang muncul dalam implementasi Dekade Penyandang Disabilitas Asia dan Pasifik, 2013-2020, dan Strategi Incheon.
