REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana integrasi Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) masih terus berlanjut. Sejumlah pilihan integrasi masih ditelaah oleh kedua belah pihak.
Pengamat Ekonomi Syariah PEBS FEB UI, Ronald Rulindo menilai opsi UUS BTN menjadi anak perusahaan BSI akan tidak efisien. Meski opsi ini memang jelas akan membuat BSI tambah kuat dan besar.
"Jadi subsidiary tidak mungkin karena tidak efisien, tapi yang jelas BSI akan tambah kuat dan besar," katanya pada Republika, beberapa waktu lalu.
Namun demikian, Ronald menilai, BSI yang terlalu besar juga tidak bagus untuk industri perbankan syariah. Ada risiko dari sisi kompetisi, kekhawatiran too big to fail, hingga dari sisi intermediasi.
Jika misalkan BSI mengalami masalah likuiditas, katanya, tidak ada bank syariah lain yang sanggup menyokong bank syariah terbesar di Indonesia tersebut. Akhirnya BSI terlalu cepat akan meminta bantuan likuiditas Bank Indonesia.
Maka dari itu, ia menilai BTN lebih baik dikonversi untuk bisa jadi pairing BSI. BTN disebut lebih cocok menjadi bank syariah karena pembiayaan mortgage punya underlying asset yang jelas syariah.
"Kita bisa punya dua bank syariah besar, itu bisa saja kalau pak Wakil Presiden Ma'ruf Amin perintah, pak Menteri BUMN, Erick Thohir setuju," katanya.
Hingga saat ini, Indonesia baru punya sejarah konversi bank syariah di tingkat Bank Pembangunan Daerah (BPD). Belum ada konversi bank yang sebesar BTN.
Saat proses konversi ini berhasil maka bisa jadi acuan untuk konversi-konversi bank besar lainnya. Seperti unit desa Bank Rakyat Indonesia. Ia menilai cukup Bank Mandiri dan Bank Negara Indonesia yang konvensional karena sudah memiliki bisnis korporasi yang besar.
"BRI dan BTN disyariahkan saja, siapa tahu bisa jadi salah satu bank syariah terbesar di dunia," katanya.
Menurutnya, aksi-aksi korporasi memang sangat diperlukan di industri perbankan syariah untuk mempercepat misi Indonesia jadi pusat ekonomi dan keuangan syariah. Tanpa aksi korporasi dan hanya mengandalkan pertumbuhan organik, tujuan tersebut akan membutuhkan waktu sangat lama.
"Jika tidak (ada kompetisi dan aksi korporasi), susah besarnya perbankan syariah Indonesia," katanya.
Ia memberikan contoh Malaysia yang memang serius menggarap keuangan syariah dan memiliki Bank Rakyat yang merupakan bank BUMN. Indonesia diharapkan juga memiliki keseriusan tersebut dengan mengeksekusi lebih banyak terobosan, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dan mayoritas produk perbankan sudah bisa disyariahkan.
"Percuma ada Wapres Ketua MUI, Menteri BUMN Ketua MES, Menteri Keuangan Ketua IAEI dan Sekretaris KNEKS, dan Presidennya Ketua KNEKS lagi," katanya.
