REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta Samsul Maarif mengajak semua pihak mendukung penataan kota yang dilakukanPenjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
"Harus semua pihak, termasuk dukungan dari pihak swasta, akademisi, dan media," kata Samsul dalam diskusi Balkoters dengan tema "Musim Hujan dan Keselamatan Warga" di Jakarta Pusat, Kamis (27/10/2022).
Dia mengatakan, penataan kota juga harus melibatkan komunitas. Salah satunya organisasi masyarakat (ormas) atau lembaga keagamaan.
Menurut Samsul, musibah di Ibu Kota jika dilihat dari sudut pandang religi, terlihat juga dalam minimnya peran tokoh agama, termasuk dalam hal pemahaman keagamaan di masyarakat terkait bencana.
Jika merujuk pada materi ceramah di majelis taklim atau di manapun, kata dia, mayoritas membahas soal aspek sosial, ibadah hingga menyinggung aspek politik.
"Mungkin di Jakarta kadang-kadang aspek politiknya yang lebih kencang, tetapi belum merata bagaimana menyentuh memberikan pemahaman keagamaan kepada masyarakat, misalnya, bahaya orang yang tidak mengolah air secara benar," katanya.
Sebagai contoh, pengelolaan air yang harusnya ditangani pemerintah, namun faktanya banyak sekelompok masyarakat justru memanfaatkan air tanah dengan cara membeli mesin sendiri sehingga berpotensi pada penurunan muka tanah (land subsidance).
"Banyak pengamat yang memprediksi bahwa Jakarta itu 30 tahun atau 50 tahun yang akan datang bakal tenggelam. Itu artinya, bukan hanya sekadar omongan yang biasa saja, tapi ini harus ditanggapi para pemimpin di Jakarta," katanya.
Menurut dia, air itu harus dikelola oleh pemerintah dan harus direkomendasikan oleh tokoh agama untuk penguatan sehingga semua pihak tidak seenaknya saja mengambil air tanah.
"Kalau itu dibiarkan, terutama gedung-gedung-gedung besar, maka tidak menutup kemungkinan 50 tahun yang akan datang Jakarta bakal tenggelam," katanya.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) DKI Jakarta, Isnawa Adji, menyebutkan langkah mitigasi di Jakarta untuk menghadapi bencana terutama banjir adalah lintas sektor.
Dia menyebutkan langkah mitigasi lintas sektor ini melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) di DKI Jakarta, termasuk di lembaga vertikal mulai dari Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, BMKG serta lainnya.
