REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono menyampaikan, pemerintah menargetkan 200 ribu orang untuk menjadi penduduk di Ibu Kota Nusantara (IKN). Penduduk IKN tersebut termasuk ASN, TNI Polri, penduduk lokal, dan juga para pekerja.

“Kira-kira 200 ribuan penduduknya ya. Penduduknya itu di 2024 itu kira-kira 200 ribuan. Itu termasuk yang penduduk lokal, pekerja, kemudian yang pendatang tadi,” ujar Bambang usai rapat internal bersama Presiden Jokowi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/11).

Ia menjelaskan, jumlah penduduk di IKN ini sangat penting untuk membentuk populasi yang cukup bagi investor dalam berusaha. Karena itu, hunian yang akan dikembangkan di IKN nantinya bukan hanya diperuntukan bagi ASN dan TNI Polri, namun juga untuk masyarakat lainnya yang bekerja di IKN.

Selain itu, Bambang mengatakan, Presiden juga meminta agar pemerintah menyiapkan hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah di IKN. Bambang memastikan, pemerintah akan mengakomodir kebutuhan para penduduk yang akan menghuni di ibu kota baru.

“Yang penting populasinya cukup untuk para investor mempertimbangkan bahwa ini memiliki daya beli yang cukup,” tambah dia.

Pemerintah sendiri akan menyiapkan hunian bagi ASN dan TNI-Polri yang bertugas di IKN. Sedangkan pihak swasta yang masuk nantinya bisa membangun sebuah komplek yang memiliki banyak fungsi, baik untuk kawasan komersial, pertokoan, dan juga hunian bagi penduduk lainnya.

Lebih lanjut, Bambang menyebut pembangunan fisik di IKN secara besar-besaran baru akan dimulai pada Januari 2023 mendatang.

“Tadi mungkin Pak Menteri PU yang bisa jawab. Tapi kontrak insyallah semuanya di Kementerian PU ditandatangan di akhir tahun. Jadi tahun depan nanti akan mulai,” ujar Bambang.