Oleh : Bayu Hermawan, Jurnalis Republika
REPUBLIKA.CO.ID, Dinamika terkait pengusungan calon presiden (Capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berlangsung menarik. Bukan hanya kader-kader Banteng, namun parpol-parpol, baik calon koalisi maupun calon lawan, masih menunggu titah dari Megawati Soekarnoputri tentang siapa petugas partai yang bakal ditugaskan maju memperebutkan kursi RI-1.
Hingar bingar deklarasi dan dukungan terhadap calon presiden untuk 2024 semakin terasa pada akhir tahun ini, atau sekitar 17 bulan jelang pelaksanaan Pilpres. Sejumlah parpol sudah mantap mendeklarasikan calon presidennya, sementara lainnya masih kasak-kusuk membangun koalisi. Namun, PDIP sebagai parpol pemenang pemilu yang notabene punya modal suara besar masih bergeming.
Pascapencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, dinamika terakhir capres dari PDIP semakin menarik. Terlebih setelah Ganjar Pranowo menyatakan siap saja jika ditugaskan maju di Pilpres. Buntutnya, 'hujan sanksi' di internal PDIP. Bukan hanya Ganjar dan pendukungnya yang terkena sanksi, namun juga kubu pendukung Puan Maharani yang menyebut Dewan Kolonel juga kena imbasnya.
Hujan sanksi' yang diberikan oleh DPP PDIP bisa dinilai sebagai dua hal. Pertama, DPP PDIP seolah ingin menegaskan bahwa tidak ada 'anak emas' terkait pencapresan. PDIP ingin menegaskan, meski Ganjar Pranowo mempunyai elektabilitas tinggi dalam beberapa survei, namun bukan berarti akan mendapat karpet merah untuk menuju kursi RI-1.
PDIP juga ingin menyatakan meski Puan Maharani merupakan trah Sukarno, bukan berarti para pendukungnya bisa bergerak di luar jalur resmi. Dan, ini sebetulnya merupakan suatu tindakan baik dan patut diapresiasi, yang menunjukan kematangan PDIP, meski bagi pendukung Ganjar atau Puan pasti kecewa dengan hal tersebut.
Kedua, PDIP seperti mengisyaratkan bahwa belum ada satu nama pasti yang bakal meraih tiket Capres. Hal ini jika dilihat dari sanksi yang diberikan yang terkesan tidak berat-berat amat. Artinya, bukan berarti Ganjar tidak punya peluang untuk mendapat restu dari Megawati. Tentunya Megawati dan DPP PDIP tidak buta melihat pergerakan Ganjar Pranowo termasuk kelompok-kelompok relawan yang mendukungnya. Namun, semuanya seolah dibiarkan saja. Begitu juga dengan Puan Maharani, bukan berarti Ketua DPR itu pasti dapat tiket. Sebab, Puan harus susah payah membranding dirinya mulai dari terjun ke tengah masyarakat, turun ke sawah.
Bukan tidak mungkin, Megawati telah memberikan restu kepada Puan dan Ganjar untuk saling membangun image dan meningkatkan elektabilitas, sebelum diputuskan siapa yang bakal menjadi Capres. Sebagai tokoh yang sudah sangat berpengalaman di pentas politik Indonesia, Megawati tentu juga tidak menutup mata dengan elektabilitas calon yang bakal diusung. Dan pastinya kemenangan di pilpres menjadi target utama, bukan sekadar menjadi peramai kontestasi itu saja.
Apakah salah jika Megawati dan PDIP masih tenang-tenang saja soal capres? tentu tidak. Sebagai pemenang pemilu, yang punya suara besar, PDIP bisa menjadi 'king maker' di pilpres mendatang. Partai ini bisa dengan mudah mengusung siapa saja yang mereka pilih, tanpa harus banyak memikirkan koalisi. Terlebih, meski saat ini Nasdem sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres, namun koalisi untuk mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta itu masih sangat cair. Meski PKS dan Demokrat disebut-sebut bakal bergabung, tetapi masalah siapa yang bakal mendapat jatah Cawapres belum pasti.
Begitu pun dengan Prabowo Subianto yang sudah diusung sebagai Capres oleh Gerindra. Tetapi, Gerindra masih membutuhkan mitra koalisi agar Menteri Pertahanan itu bisa ikut di pilpres mendatang. Dengan begitu, PDIP masih bisa mengamati pergerakan calon-calon lawannya dan menyiapkan kejutan di tingkungan terakhir. Kondisi ini sebenarnya membuat PDIP memberi tekanan terhadap parpol lain. Sebab mereka masih harus meraba-raba dan menunggu apa yang bakal dilakukan PDIP. Bahasa kata, peta politik bisa dengan mudah berubah jika PDIP sudah mengambil keputusan akhir.
