REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- LSM Imparsial meminta, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengambil sikap atas penempatan prajurit TNI di Gedung Mahkamah Agung (MA). Imparsial memandang, tindakan MA itu tidak tepat.
"Mendesak Panglima TNI menolak penempatan prajurit TNI sebagai satuan pengamanan di lingkungan MA," kata Direktur Imparsial Gufron Mabruri dalam keterangan pers yang diterima pada Jumat (11/11).
Imparsial memandang penempatan prajurit TNI sebagai satuan pengamanan (satpam) di lingkungan kantor MA bakal menuai masalah. Pasalnya, Imparsial meyakini penempatan itu tak ada urgensinya.
"Kami memandang kebijakan MA untuk menempatkan TNI dalam satuan pengamanan di MA adalah kebijakan yang bermasalah, tidak memiliki urgensi, dan berlebihan," ujar Gufron.
Gufron juga menyebut sangat berlebihan menggunakan prajurit TNI untuk melayani hakim MA dan bahkan memilah tamu yang diperbolehkan masuk gedung MA. Padahal tugas semacam itu bisa dilakukan satpam.
"Jika ada ancaman yang dihadapi oleh hakim agung, MA dapat meminta Polri untuk memperkuat keamanan," ucap Gufron.
Gufron justru menduga ada maksud tertentu di balik penempatan prajurit TNI di kantor MA. "Kami menilai penggunaan prajurit TNI sebagai satuan pengamanan sebenarnya tak lebih dari upaya MA untuk menutupi berbagai kelemahannya selama ini," katanya.
Sebelumnya, Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro mengatakan, lembaganya sudah melakukan evaluasi hingga akhirnya memutuskan menempatkan aparat TNI di kantor MA. Hal tersebut ditujukan guna meningkatkan keamanan di MA. Pengamanan itu disebut Andi untuk mencegah masuknya orang-orang yang tidak jelas urusan kepentingannya ke kantor MA.
"MA mengadakan evaluasi tentang pengamanan yang selama ini dilaksanakan oleh pengamanan internal MA dengan dibantu oleh seorang kepala pengamanan dari TNI/militer karena menurut pengamatan belum memadai sehingga perlu ditingkatkan," ujar Andi.
