REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sejumlah perusahaan perintis atau startup. Ma'ruf mengakui gelombang PHK massal yang terjadi beberapa waktu terakhir ini dipicu resesi global.
"Ini sudah mulai terjadi PHK dari beberapa termasuk perusahaan startup, pemerintah secara umum sebenarnya sudah menyiapkan berbagai berbagai program antisipasi itu," ujar Ma'ruf dalam keterangan persnya di sela kunjungan kerjanya ke Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (23/11/2022).
Pertama, kata Ma'ruf, pemerintah menyiapkan banyak program padat karya untuk menampung tenaga kerja. Program padat karya itu akan dibagi berdasarkan sektor kebutuhannya.
"Program-program besar itu dibagi kecil-kecil di daerah sehingga mereka masyarakat bisa bekerja, kemudian produk-produk UMKM juga bisa, bisa ikut partisipasi misalnya bata yang dibuat oleh masyarakat, genteng oleh masyarakat. Sehingga padat karya ini termasuk jalan dan bangunan itu bisa menampung banyak walaupun tidak digunakan cara-cara yang teknologi tapi lebih padat karya," ujarnya.
Selain itu, Pemerintah juga mendorong program pendidikan vokasi untuk mencetak para wirausaha maupun memberikan keterampilan vokasi kepada lulusannya. Sehingga masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan bisa membuka usaha mandiri dengan bekal keterampilannya tersebut.
"Pendidikan vokasi yang mengarah pada kewirausahaan. Kemudian juga sekarang membuka lahan masyarakat perhutanan sosial supaya masyarakat bisa memiliki akses pada lahan sehingga mereka bisa yang tidak punya pekerjaan (bisa mandiri)," katanya.
Di samping itu, Ma'ruf menyebut pemerintah juga sedang berusaha mendatangkan investor-investor baru di Indonesia untuk menyerap tenaga kerja. "Investor-investor itu kita hadirkan kemudian juga yang bisa menyerap tenaga kerja yang banyak," ujarnya.
"Jadi sebenarnya banyak sekali usaha-usaha yang sedang dilakukan oleh pemerintah disamping juga tentu untuk mempertahankan hidup yaitu bansos ya, bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang setiap tahun dianggarkan oleh pemerintah," ujarnya.
