REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, mempertanyakan letak kesalahan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang mengunjungi acara relawan Jokowi. Menurutnya, Heru yang datang ke lokasi berperan sebagai gubernur alih-alih dari relawan.
“Apanya yang salah?” kata Gilbert saat dihubungi, Rabu (30/11).
Menyoal kritik Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera yang menyebut tindakan Heru merupakan politik praktis, Gilbert menyangkalnya. Menurut dia, kedatangan Heru hanya bentuk bantuan pengawasan pengumpulan massa.
“Kenapa tidak dikomentari saat gubernur meninjau banjir? kan sama saja,” tutur dia.
Oleh karena itu, dia meminta agar Mardani tidak melayangkan fitnah soal politik praktis dalam kunjungan Heru ke acara relawan Jokowi. Walaupun, dia tak menampik jika kewenangan GBK ada di pemerintah pusat dan kepolisian untuk keamanan.
“Soal Mardani, apapun kan dia komentari tanpa dasar,” keluhnya.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengkritik kehadiran Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, di acara Relawan Jokowi. Menurut Mardani, seharusnya Pj fokus mengurus pemerintahan yang hanya satu tahun.
"Saya lagi mendorong plt-plt ini, karena waktunya cuma setahun, enak sebetulnya tahun ini APBD DKI, katakan, walaupun saya agak tidak nyaman ketika Pak Heru itu datang ke acara apa tuh kemarin tuh yang di GBK," kata Mardani, Selasa (29/11/2022).
Ia menilai, semestinya tidak boleh seorang Plt kepala daerah ikut-ikut acara relawan. Mardani menekankan, kejadian itu jadi catatan nanti kalau ada kepala-kepala daerah yang mulai politik praktis. "Mestinya tidak boleh yang kayak gitu ikut-ikutan itu tidak boleh, iya itu sesuatu yang menciderai, itu catatan besar nanti," ujar Mardani.
