REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah merancang defisit APBN 2023 sebesar 2,84 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini mencerminkan langkah penyehatan keuangan negara dan konsolidasi fiskal yang kredibel, hati-hati, dan tepat waktu.

Hal ini disampaikan Menkeu dalam laporannya di acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023, Istana Negara, Kamis (1/12).

“APBN 2023 dirancang dengan defisit 2,84 persen dari PDB,” kata Menkeu.

Ia melanjutkan, kenaikan suku bunga global, guncangan finansial global, serta volatilitas nilai tukar dan arus modal keluar harus disikapi oleh pemerintah. Yakni dengan meningkatkan ketahanan dan keamanan pembiayaan APBN.

“Defisit APBN sebesar 598,2 triliun menurun secara konsisten dan kita akan eksekusi secara hati-hati dengan mengandalkan case buffer yang dilakukan mulai sejak saat ini, yaitu tahun 2022,” kata dia.

Sri Mulyani mengatakan, defisit APBN 2022 diperkirakan akan menurun seiring dengan perekonomian yang mulai membaik pasca pandemi Covid-19, yakni menjadi Rp 598 triliun. Sedangkan belanja APBN 2022 sebesar Rp 3.106,4 triliun.

“Pada tahun 2022 ini kita akan membelanjakan Rp 3106,4 triliun dan defisit diperkirakan akan turun lagi menjadi Rp 598 triliun,” ujar Menkeu.

Kondisi ini, kata dia, menggambarkan bahwa dalam 3 tahun ini Indonesia berhasil mengendalikan pandemi Covid-19, melindungi masyarakat dan perekonomian, serta APBN secara bertahap juga mulai disehatkan kembali.

Sebelumnya, kata Menkeu, pada 2020 belanja negara mencapai lebih dari Rp 2.595,5 triliun, dengan defisit yang melonjak akibat pandemi mencapai Rp 947,7 triliun. Karena itu, pada 2021 belanja meningkat menjadi Rp 2.786,4 triliun, namun defisit menurun tajam ke Rp 775,1.