REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengaku, kementeriannya mendapatkan alokasi APBN 2023 sebesar Rp 80,22 triliun. Dari alokasi anggaran sebesar itu, Nadiem mengaku komponen terbesar adalah pendanaan wajib sekitar Rp 38,17 triliun.
“Ini adalah berbagai macam tunjangan dan bantuan kita untuk memastikan akses pendidikan seperti PIP, KIP, tunjangan guru, tunjangan dosen,” ujar Nadiem dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (1/12/2022).
Sementara itu, alokasi anggaran untuk program prioritas Kemendikbudristek yaitu Program Merdeka Belajar sebesar Rp 4,57 triliun. Menurut Nadiem, anggaran tersebut digunakan untuk mengembangkan kurikulum merdeka, pelaksanaan asesmen nasional, Program Guru Penggerak, hingga pendampingan kepada sekolah-sekolah penggerak di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta program literasi.
Selain itu, Kemendikbudristek juga akan melaksanakan program digitalisasi pendidikan. Nadiem mengatakan, pihaknya akan terus meningkatkan platform teknologi gratis untuk guru dan kepala sekolah.
“Platform-platform teknologi gratis untuk guru dan kepala sekolah akan terus kita tingkatkan tahun depan untuk memastikan bahwa semua guru mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kapasitas mereka,” kata dia.
Untuk diketahui, pemerintah memfokuskan APBN 2023 salah satunya pada peningkatan sumber daya manusia (SDM). Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini dimaksudkan pada alokasi dana kepada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan yang membidangi SDM itu sendiri.
Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memerinci alokasi anggaran pada APBN 2023 untuk pendidikan dan kesehatan yang mencapai Rp 612,2 triliun, terdiri atas belanja pemerintah pusat untuk pendidikan sebesar Rp 237,1 triliun, transfer ke daerah untuk pendidikan Rp 305,6 triliun, dan pembiayaan untuk pendidikan Rp 69,5 triliun.
