REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menyambut tahun politik, informasi mengenai ragam hal perlu disaring dan diantisipasi demi menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, Pancasila sebagai ideologi tetap harus dipertahankan untuk menjaga keutuhan NKRI. "Lima sila Pancasila diterima semua agama yang ada di Indonesia,," kata Anggota DPR/MPR RI, Drs HM Idham Samawi dalam Forum Group Discussion (FGD) yang dihelat Aliansi Bela Garuda (ABG), Musafira Jalan Surokarsan Yogya, Akhir pekan ini.
Idham Samawi menjelaskan soal sikap dan sifat toleransi yang dilakukan Rasulullah dalam menjalani kehidupan. Selain itu, Ia juga membeberkan soal konsep Islam hubungan manusia dengan Allah (habluminallah) dan hubungan manusia dengan manusia (habluminannas) yang menurutnya selaras dengan sila Pancasila.
"Bahkan Rasulullah dalam Piagam Madinah juga memberikan toleransi pada umat beragama lainnya. Islam mengajakan Tauhid, kemanusiaan, ukhuwah (persatuan), musyawarah juga sosial peduli kaum dhuafa dan yatim," ungkapnya.
Pengamat Hukum dan Keamanan, Rakyan Adibrata mengatakan, politik memang tidak bisa lepas dengan identitas. Akan tetapi, tetap tidak bisa disatukan.
"Hanya saja politik identitas yang tidak memberi toleransi pada yang berbeda justru akan menjadi api dalam sekam menghancurkan grassroot," kata Rakyan.
Tak hanya itu saja, Raykan yang selau mengamati dan mengalami langsung dinamika politik identitas di DKI Jakarta saat pemilihan Gubernur menyatakan hingga saat ini masih terasa masyarakat menjadi terkotak-kotak.
Lebih lanjut Dr Subkhi Ridho menyebutkan perang ideologi yang intens di internet dengan pelaku itu-itu saja namun mempunyai banyak akun dan tersebar luas harus bisa diantisipasi dengan cepat dan tepat melalui internet dan gerakan nyata tidak berhenti dalam diskusi saja.
"Generasi saat ini tidak terbiasa membaca, lebih suka langsung melihat dan mendengar melalui medsos dari hape. Karenanya untuk edukasi bisa juga dilakukan melalui konten di TikTok, Instagram, Twitter," kata dia.
Ketua Umum ABG Totok Ispurwanto melalui Ketua Panitia Abdul Haris Nepe menyampaikan sikapnya agar seluruh bangsa bersatu jelang pemilu. "Menolak tegas praktik politik identitas, radikalisme intoleransi yang mengancam demokrasi. Mengutuk pihak yang menggunakan untuk jualan politik meraih kekuasaan," tegasnya.
Selanjutnya mengajak seluruh elemen masyarakat menjauhi politik identitas, radikalisme intoleransi yang dapat menghancurkan keutuhan berbangsa dan bernegara.
"Mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan toleransi jelang hajatan demokrasi 2024," kata dia.
