Selasa 06 Dec 2022 04:37 WIB

Senator DPD Abdul Kholik: Impor Beras Mencoreng Prestasi Swasembada

Kebijakan impor beras menghancurkan semangat petani memulai musim tanam

Red: Muhammad Subarkah
Petani mengangkat bibit padi usai dicabut dari menyemaian di areal persawahan.
Foto: ANTARA/Jojon
Petani mengangkat bibit padi usai dicabut dari menyemaian di areal persawahan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Senator DPD RI, DR Abdul Kholik, mengatakan adanya kebijakan impor beras yang segera dilakukan pemerintah itu menjadi bukti inkonsistensi pemihakan kepada petani beras dalam negeri. Padahal mereka telah berjuang dan berjasa untuk mewujudkan swasembada pangan yang mengantarkan pemerintah baru-baru ini memperoleh penghargaan internasional.

''Sangat disayangkan kebijakan impor dilakukan. Sementara harga beras petani belum menguntungkan petani di dalam memproduksi lahannya. Apakah benar sekarang sudah harus impor beras? Padahal belum lama pemerintah mengumumkan swasembada beras,'' kata Abdul Kholik, di Jakarta, Senin malam, (5/12/2022).

Kholik mengatakan, saat ini musim tanam padi baru dimulai. Sehingga stok beras petani mestinya masih cukup. Makanya, sebelum impor pemerintah mestinya perlu membeli beras petani dengan layak sehingga dapat menjadi modal bagi petani memasuki musim tanam baru.

''Begitu impor dilakukan maka harga beras petani langsung jatuh. Bahkan baru ada rencana impor beras harga gabah petani langsung turun. Ini menjadi kebijakan yang blunder dalam kontek prestasi swasembada yang seharunya menjadi kebanggan dan mengangkat moral petani beras,'' ujarnya.

Baca juga : Potensi Pasar Kripto Indonesia Kembali Tarik Minat Bursa Aset Luar Negeri

Adanya impor tersebut, lanjut Kholik, akan mencoreng prestasi swasembada beras pemerintah di mata petani.''Kebijakan ini bagi kami selaku wakil rakyat dan daerah dari sentra beras di Jawa Tengah, sulit menerimanya. Lagi-lagi petani harus gigit jari atas adanya kesempatan bila akan mendapat keuntungan yang cukup. Kini mereka pun patah semangat. Musim tanam bagi pertani terasa semakin berat. Jadi kami minta pemerintah untuk membatalkan kebijakan impor ini."

 

 

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement