Rabu 07 Dec 2022 23:57 WIB

Menhub Dorong Digitalisasi Pelayanan Transportasi Laut

Digitalisasi transportasi laut akan memacu produktivitas

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono, Chief Executive Officer CMA CGM Asia Pacific Limited Laurent Olmeta, dan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Wisnu Handoko memberikan pernyataan usai meninjau kapal peti kemas CMA CGM Alexander Von Humboldt berkapasitas 16 ribu TEUs.
Foto: Republika/Rahayu Subekti
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono, Chief Executive Officer CMA CGM Asia Pacific Limited Laurent Olmeta, dan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Wisnu Handoko memberikan pernyataan usai meninjau kapal peti kemas CMA CGM Alexander Von Humboldt berkapasitas 16 ribu TEUs.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong digitalisasi layanan di sektor transportasi laut. Menurutnya, digitalisasi akan memacu produktivitas dan mempercepat pelayanan sehingga diharapkan akan memberikan kemudahan berinvestasi bagi para pelaku usaha.

“Saya minta seluruh jajaran Ditjen Perhubungan Laut secara konsisten melakukan digitalisasi. Lakukan dengan serius dan dengan hati, agar apa yang kita lakukan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Budi dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (7/12/2022). 

Budi menjelaskan, proses layanan digitalisasi seperti penyeragaman tarif, standar penumpang, kegiatan  bongkar muat, dan lain sebagainya harus konsisten dilakukan. Dengan begitu penyelenggaraan program tol laut dapat semakin optimal. 

“Saya berharap kita memiliki dashboard sehingga dapat terpantau dimana kapal perintis berada, berapa jumlah penumpang, berapa lama bongkar muat dan waktu sandar di pelabuhan, apa yang menjadi catatan dari Nakhoda, agar kita juga bisa memberikan catatan untuk melakukan perbaikan dengan cepat,” jelas Budi. 

Selanjutnya, Budi mengatakan koordinasi antar stakeholder untuk menunjang konektivitas angkutan laut perintis menjadi hal yang penting. Budi mendorong Kantor Otoritas Pelabuhan (KOP) maupun Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) di daerah memberikan evaluasi terkait ruas konektivitas yang belum dilayani oleh pihak swasta sehingga pada ruas tersebut dapat dilayani dengan angkutan tol laut perintis.

“Kita masih menemui tingkat okupansi melalui angkutan perintis laut belum optimal. Oleh karenanya, kita harus proaktif berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait yakni dengan Kemenko Perekonomian, Kementerian UMKM, Kemendag, bahkan dengan pihak internasional seperti World Bank, agar ini bisa lebih optimal,” jelas Budi. 

Budi memastikam akan terus mengoptimalkan program tol laut. Khususnya untuk trayek-trayek yang belum mampu menarik minat pelaku usaha untuk hadir melayani.

“Kedepan, kami akan menyederhanakan proses lelang/tender tol laut dan perintis ini, agar dapat dibuka selebar-lebarnya kompetisi, agar tidak ada konflik kepentingan dalam tender ini,” ucap Budi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement