REPUBLIKA.CO.ID, MANOKWARI -- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua Barat membuka pilihan memberikan subsidi pendistribusian minyak goreng kepada sejumlah kabupaten yang jauh dari pusat pemerintahan provinsi. Kabupaten Maybrat, Tambrauw, dan Pegunungan Arfak menjadi prioritas.

Pelaksana Tugas Kepala Disperindag Papua Barat, Erix Ayatanoi mengatakan, subsidi distribusi bisa dilakukan mengingat beberapa kabupaten di Papua Barat lokasinya sangat jauh dari pusat perdagangan. Dikhawatirkan harga minyak goreng di sana naik.

"Kita masih mencari celah dan kemungkinan apakah itu bisa dilakukan. Masih ada upaya komunikasi dengan Kementerian Perdagangan untuk soal itu dengan harapan harga bisa dijangkau masyarakat apalagi ini sudah mendekati Natal," kata Erix di Manokwari, Jumat (9/12/2022).

Dia mencontohkan, minyak goreng merek Minyakita yang seharusnya dijual dengan harga Rp 14 ribu sesuai anjuran pemerintah, tetapi dijual lebih dari Rp 16 ribu akibat mahalnya harga distribusi barang. Menurut dia, Pemprov tidak bisa serta merta memberikan subsidi terhadap distribusi minyak goreng karena ada regulasi keuangan yang berlaku.

"Sehingga bukan masalah ada duitnya atau tidak. Bukan itu masalahnya. Kita harus komunikasikan hal ini, karena kalau langsung beri subsidi, dikhawatirkan akan terjadi maladministrasi," kata dia.

Dia memastikan menstabilkan harga minyak goreng dengan memberikan subsidi distribusi menjadi salah satu pilihan yang dapat diambil. Hanya saja, sampai kini masih terbuka peluang untuk kemungkinan lain demi mencegah naiknya harga barang.

Erix sebelumnya mengungkapkan program tol laut di Papua Barat hanya ada di beberapa titik seperti di Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Wondama, dan Kota Sorong. Tetapi, harga distribusi melalui tol laut juga tidak terlalu jauh dengan harga distribusi biasanya.

"Mengenai tol laut ini kami sudah sampaikan untuk dievaluasi karena yang menentukan titik lokasinya dari (kementerian) Perhubungan," kata Erix.