'UU Migas Harus Direvisi'

ROL/Casilda Amilah
Anggota Komisi VII DPR RI Harry Poernomo
Rep: Casilda Amilah Red: Sadly Rachman

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupaya mempercepat revisi UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas. Anggota Komisi VII DPR RI Harry Poernomo menilai undang-undang migas yang berlaku saat ini tidak tepat dan beberapa pasalnya dianulir Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu harus direvisi.


Ia menyoroti peran Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang memiliki kewenangan terbatas. Dengan adanya revisi ini Ia berharap ada badan yang memiliki kewenangan cukup untuk menjalankan bisnis, mengatasi keadaan darurat dan mengelola kekayaan migas dengan baik. 

Harry menambahkan kalau belum memiliki kemampuan cukup untuk mengelola sektor migas, pemerintah harus memberikan peluang insentif. Menurutnya kelemahan undang-undang migas sekarang adalah tidak diberikannya insentif, sehingga dunia migas di Indonesia surut.

 

Videografer & Video Editor: Casilda Amilah

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler

Hasto Ditahan, Megawati Marah Besar, Ambil Alih Partai dan Keluarkan 3 Perintah

Ketum Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret di Akmil

Perintah Megawati Agar tak Ikut Retret dan Perlawanan PDIP, Prabowo Sudah Tahu?

Tiga Bus Meledak, Tel Aviv tak Lagi Aman

Naskah Khutbah Jumat: Marhaban Ramadhan, Raih Maghfirah dan Keberkahan

Akui Minta Santri Tahfiz tak Bersuara Saat Menghafal Quran, Ini Penyesalan RW Sunarko

Susi Pudjiastuti Ditunjuk Dedi Mulyadi Jadi Konsultan tanpa Bayaran, Ini Tugasnya

Dilarang Megawati, Ini Kepala Daerah yang Mungkin Mangkir Retret

Tiga Kader Penting Banteng Ditahan KPK dalam 2 Hari, PDIP: Ini Bukan Hukum, tapi Politik

Netanyahu Dituding Rekayasa Peledakan Tiga Bus Kosong di Tel Aviv, Ini Kata Analis Israel