Bangun Alun-Alun Demokrasi, DPR Janji Selalu Temui Pendemo
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI segera merealisasikan proyek Icon Parlemen. Tahap pertama dari realisasi reformasi DPR ini adalah dibangunnya alun-alun demokrasi di kompleks parlemen.
Ketua Tim Implementasi Reformasi DPR, Fahri Hamzah mengatakan, alun-alun demokrasi akan menjadi tempat bagi rakyat Indonesia untuk menyampaikan aspirasinya melalui demonstrasi. Tujuannya, kata dia, agar demonstrasi yang dilakukan rakyat Indonesia tidak lagi mengganggu ketertiban umum dengan demo di jalan-jalan.
"Itu hanya jadi tempat (demonstrasi), tidak untuk mengatur, itu tempat," kata Fahri di kompleks parlemen, Rabu 20/5).
Dengan dibukanya alun-alun demokrasi, kata Fahri, kegiatan demonstrasi rakyat Indonesia menjadi jelas sasarannya. Hal ini lebih bagus dan tepat sasaran dibandingkan saat menggelar demonstrasi di Bundaran HI atau depan gerbang kompleks parlemen yang membuat macet jalan.
Yang pasti, kata Wakil Ketua DPR RI ini, kalau berdemonstrasi di alun-alun demokrasi, aspirasi lebih bisa didengarkan karena ada pejabat. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, saat ada demonstrasi, DPR akan menugaskan anggota atau pimpinan komisi terkait untuk bertemu dan mendengar aspirasi pendemo. DPR memastikan jika ada demonstrasi di alun-alun demokrasi, maka ada anggota SPR yang akan datang.
"Iya dong (pasti datang), harus. Lalu buat apa itu dibuat, kalau perlu dibuat piket anggota, kalau ada demo buruh komisi terkait harus mengirim orang," kata dia.
Lalu dimana letak alun-alun demokrasi ini akan dibangun di kompleks parlemen? Fahri mengatakan, sejak zaman Presiden Soekarno, lokasi yang diproyeksi menjadi alun-alun demokrasi adalah lokasi yang saat ini banyak ditumbuhi pepohonan di kompleks parlemen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika