DPR: Impor Beras Maksimal 1 Juta Ton

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hingga kini, rencana impor beras dari Vietnam dan Thailand yang ingin dilakukan pemerintah masih dikaji. Apabila dilihat dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai luas panen dan tanam, stok beras masih mencukupi kebutuhan beras nasional.

“Hanya saja stok beras di gudang Bulog kosong,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ibnu Multazam kepada Republika.co.id, Selasa (27/10).

Ibnu mengatakan Bulog tidak mampu menyerap beras petani karena harga pembelian pemerintah (HPP)terlalu rendah. Hal tersebut bisa menjadi evaluasi bersama. Kalau toh nanti impor beras disetujui, harus ada beberapa catatan yang harus dilakukan pemerintah. “Untuk tahun depan HPP harus dinaikkan supaya Bulog bisa mengakaselerasi dan saat panen bisa menyerap beras atau gabah petani,” kata dia.

Langkah impor merupakan upaya pemerintah untuk mencukupi stok beras di gudang Bulog. Ibnu mengatakan impor tidak dilakukan untuk beras premium yang memenuhi pasar-pasar di masyarakat, melainkan untuk kebutuhan raskin. “Seandainya kebijakan itu jadi dilakukan, jumlah ideal impor beras sebaiknya maksimal satu juta ton,” ucapnya.

Fenomena El Nino diprediksi terjadi hingga Desember 2015. Kondisi ini disebut-sebut membuat musim kemarau di Indonesia menjadi lebih panjang dari biasanya. Untuk itu pemerintah diminta mengantisipasinya dengan menyediakan pompa air, khususnya bagi para petani.

“Air adalah kebutuhan strategis bagi petani. Pompa ini dibutuhkan agar petani mendapatkan air sehingga bisa menanam,” ucap Ibnu. Meski di beberapa daerah terjadi kegagalan panen beras, namun ada komoditas lain yang cukup meningkat diantaranya sayur-sayuran dan tembakau.

Ikuti Whatsapp Channel Republika