DPR Kunjungi Riau, Cari Masukan Soal Penanggulangan Kemiskinan
REPUBLIKA.CO.ID,PEKANBARU -- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) komisi VIII kunjungi Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka menghimpun masukan sinergitas pemerintah dan swasta dalam menanggulangi kemiskinan di daerah setempat.
"Fokus kami cukup besar untuk menuntaskan kemiskinan dengan program yang tersinergikan dengan data-data yang valid agar tidak tumpang tindih masing-masing dalam koridor dan ketentuannya," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Malik Haramain di Menara Lancang Kuning Kota Pekanbaru, Selasa.
Kunjungan komisi VIII ini mendapat sambutan baik dari pihak pemprov Riau, Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, bahwa kunjungan tersebut membahas berbagai aspek yang perlu dioptimalkan didaerah setempat.
"Dalam diskusi besama komisi VIII , banyak hal yang dibahas salah satunya juga masalah CRS," kata dia menjelaskan.
Menurutnya Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh terhadap masalah kemiskinan di Riau dan pihaknya sudah membuat Peraturan Daerah (Perda) terkait CSR tersebut.
"Sebetulnya kita sudah punya Perda terkait CSR, sekarang bagaimana Perda ini diperdayakan agar terprogram terhadap masyarakat," ujarnya lagi.
Dijelaskannya bahwa Pemprov Riau perlu kita memfokuskan untuk penanggulangan angka kemiskinan didaerah setempat.
"Dari sisi APBD, kita sudah menganggarkan maslah penuntasan kemiskinan melalui instansi terkait yakni Dinas Sosial, BP3AKB," katanya lagi.
Besar harapannya agar penanggulangan kemiskinan ini, semua pihak bersinergi antara untuk menjangkau wilayah dan masyarakat agar bantuan sosial dapat tepat sasaran.
"Dinas dan Badan dapat menggarap daerah serta masyarakat yang betul-betul membutuhkan, jangan salah didalam pemberian tersebut," kata pria yang akrab disapa Andi Rachman menjelaskan.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau, Syarifuddin mengatakan angka kemiskinan di daerah setempat pada 2015 yakni 8.83 persen dengan jumlah penduduk yakni 562 ribu jiwa.
"Sinergitas yang diharapkan komisi VIII membahas sejauh mana korelasi program sosial dengan anggaran yan diusulkan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika