Sri Mulyani Diminta Cegah Kebijakan yang Lemahkan BUMN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR RI Refrizal meminta agar Menteri Keuangan Sri Mulyani serius menginventarisasi setiap potensi pendapatan negara sekaligus mencegah potensi kehilangan penerimaan negara, khususnya dari sektor BUMN.

"BUMN sebagai lokomotif pembangunan memiliki karakter khusus dan memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa ke depan. Jangan sampai pemerintah, membuat kebijakan yang malah melemahkan peran-peran pembangunan BUMN sebab BUMN adalah mitra pembangunan," katanya, Rabu, (17/8).

Refrizal mencontohkan di bidang telekomunikasi, Menkominfo Rudiantara berencana membuat kebijakan untuk menurunkan tarif interkoneksi antar operator seluler. Sayangnya kebijakan ini dalam jangka panjang akan merugikan masyarakat dan negara, yaitu Telkom Group sebagai BUMN di bidang telekomunikasi.

"Oleh karena, tidak ada jaminan industri akan membangun infrastruktur-infrastruktur telekomunikasi baru di daerah terpencil (rural). Bahkan, dalam lima tahun ke depan, negara akan kehilangan potensi pembayaran pajak dan dividen dari Telkom Group sebesar Rp 50 triliun," ujarnya.

Refrizal meminta kebijakan yang populis dalam jangka pendek, tapi berpotensi melemahkan pembangunan di masa depan harus ditinggalkan.

"Kita harus melihat pembangunan sebagai sesuatu yang berkesinambungan dan jangka panjang. Menteri-menteri bidang ekonomi harus sensitif mengenai hal ini," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika