DPR Jadi Tuan Rumah Forum Internasional untuk Perangi Korupsi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan Workshop Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (Gopac). Workshop tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi berlangsung selam dua hari dari 30-31 Agustus 2016.
Dalam pertemuan itu, hadir para delegasi dari berbagai parlemen dunia, terutama delegasi Global Organization of Parliamentarians Againts Corruption (GOPAC). Hadir pula delegasi Islamic Development Bank (ISDB),United Nation Development Programme (UNDP), dan Westminster Foundation for Democracy (WFD).
Chairman Gopac, Fadli Zon menyampaikan acara ini dihadiri 150 peserta dari berbagai parlemen dunia. Dalam workshop tersebut juga dibagikan semacam handbook kepada para anggota Gopac tentang sistem pemberantasan korupsi. Parlemen sendiri, kata Fadli Zon turut aktif membangun sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi. Apalagi potensi korupsi di lingkungan eksekutif jauh lebih tinggi daripada legislatif. Sebab eksekutif merupakan pengguna anggaran sehingga resistensi korupsi mudah sekali dilakukan.
Politikus dari partai Gerindra itu berharap perhelatan ini dapat menjadi momentum yang tepat bagi Anggota Parlemen. Khususnya di wilayah Asia Tenggara dan Asia Selatan, serta institusi dan pemangku kepentingan terkait untuk berkumpul, mengevaluasi, dan bersama-sama medorong pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)."Selama dua hari ke depan kita akan berdiskusi, bertukar informasi dan berbagi pengalaman terkait upaya penguatan parlemen dalam memastikan efektivitas sumber daya pembangunan, guna mendukung implementasi SDGs," ujar Fadli Zon, saat memberikan sambutan, Selasa (30/8).
Menurutnya, workshop tersebut menjadi tonggak penting dalam memberikan kesempatan bagi dunia untuk merefleksikan hasil pembangunan yang telah dicapai. Tujuan-tujuan tersebut mengatur tata cara dan prosedur pembangunan dengan mengedepankan nilai-nilai masyarakat yang damai tanpa kekerasan, non-diskriminasi, partisipasi, tata pemerintahan yang terbuka serta kerja sama dan kolaborasi multisektor. Setelah pemerintah berbagai Negara menyatakan komitmennya dalam mewujudukan tujuan-tujuan yang ambisius ini, tiba saatnya bagi kita untuk mulai mengalihkan perhatian pada proses implementasi.
"Perlu disusun konstelasi koordinasi yang efektif, kerangka hukum yang kuat baik di tingkat nasional maupun global, serta pengawasan yang komprehensif untuk mendukung pelaksanaan SDGs secara konsisten dalam jangka panjang. Hal inilah yang membawa kita semua dalam pertemuan hari ini," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika