DPR Pertanyakan Komitmen Pemerintah dalam Perlindungan Anak

Anggota Komisi VIII DPR Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.
Rep: Umi Nur Fadhilah Red: Didi Purwadi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VIII DPR RI, Rahayu Saraswati, mempertanyakan komitmen pemerintah dalam bentuk anggaran untuk perlindungan anak. Ia mencontohkan, kementerian/lembaga yang menangani korban anak, tidak didukung anggaran yang sesuai.

"Saya selalu menyampaikan, Perppu-nya bisa kelihatan sebaik mungkin dan luar biasa dengan hukuman seberat-beratnya untuk pelaku kekerasan terhadap anak. Namun, mana dukungan anggarannya," kata Rahayu dalam Konferensi Nasional Perlindungan Anak 2016 di Jakarta, Senin (21/11).

Ia mengatakan Kementerian Keuangan (Kemkeu) dan Bappenas yang bertugas merancang anggaran, tidak setuju apabila bujet untuk Kementerian PPPA dan Kemsos terlalu tinggi. Tahun lalu Komisi VIII memperjuangkan anggaran untuk Kemen PPPA sebesar Rp 1 triliun. Jumlah tersebut belum seberapa jika dibanding dengan anggaran Kemsos sebesar Rp 22 triliun.

"Karena alasannya masih kluster III, kementerian koordinator, sehingga Kementerian PPPA anggarannya hanya Rp 500an miliar," katanya.


BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Berita Terpopuler

Turki Buka Suara, Bantah Erdogan Walk Out Saat Prabowo Pidato, Ini Penjelasannya

Spekulasi Guru Besar UIN, Lima Alasan Erdogan Keluar Saat Prabowo Pidato

Benarkah Narasi Erdogan Walk Out Saat Prabowo Pidato?

Alasan PBNU Ambil Alih Kongres Jatman

Baku Lempar Bola Tarif PPN 12 Persen, Begini Catatan Rapat di DPR

Nasdem Ikut 'Serang' PDIP soal PPN 12 Persen, Begini Tudingan Tajam untuk Partai Banteng

Nasihat Imam Malik: Hindari Banyak Teman

Presiden Prabowo Sakit, Batal Bertemu Anwar Ibrahim

Honda: Kalau Kita tak Bergabung dengan Nissan akan Kalah dengan Mobil China

Nyaman Menjadi Kristen Muhammadiyah, Wisudawan UMSU Paham Cara Urus Jenazah