DPR Harapkan tak Ada Pemotongan DAU untuk NTT pada 2017
REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fari Djemi Francis mengharapkan agar tidak ada lagi pemotongan anggaran untuk penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) pada 2017 ini khusus untuk Nusa Tenggara Timur.
"Kita berdoa saja tidak ada lagi pemotongan penyaluran DAU tahun ini, seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya. Sebab kalau sudah kecil begini maka akan semakin kecil kalau dipotong lagi," katanya saat ditemui di Kupang, Senin (6/3).
Hal ini disampaikannya untuk menanggapi pernyataan Gubernur NTT Frans Lebu Raya yang menilai bahwa penyaluran DAU untuk provinsi berbasis kepulauan itu.
Sebelumnya, Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya menilai, penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2017 untuk Nusa Tenggara Timur masih terbatas dengan jumlah sebesar Rp 1,7 tiliun. Frans menilai, jumlah tersebut masih terbatas karena beban provinsi sat ini bertambah besar dengan adanya pelimpahan beberapa urusan dari kabupaten ke provinsi belakangan ini.
Pelimpahan urusan tersebut seperti adanya penambahan lebih dari 9.000 guru SMA-SMK dari kabupaten se-NTT ke provinsi. Lalu dari dinas kehutanan dan petambangan, sehingga dari urusan belanja pegawai dirinya mengaku masih banyak kekurangan.
Fari mengatakan, pada 2016 lalu telah terjadi pemotongan penyaluran DAU sebanyak dua kali yang mengakibatkan banyak instansi terpaksa membatalkan dan memotong berbagai proyek yang belum dijalankan dan yang sudah dijalankan.
"Tahun lalu itu sempat terjadi pemotongan DAU sebanyak dua kali. Pemotongan pertama sempat dibahas di DPR-MPR, namun pada pemotongan kedua pemerintah menyebutnya sebagai bagian dari efisien anggaran, tetapi padahal itu lebih pada pemotongan," katanya.
Oleh sebab itu, politikus partai Gerindra ini menilai kalau bisa secepatnya pemerintah daerah menggunakan anggaran tersebut baik untuk pembangunan di daerah itu, ataupun untuk kepentingan lainnya.
"Kalau bisa digunakan secepatnya Rp 17 triliun tersebut, sebab jika dalam pembahasan anggaran terjadi pemotongan lagi maka akan semakin berkurang," ujarnya.
Dia mengatakan, sebagai anggota DPR perwakilan dari NTT pihaknya akan berusaha memperjuangkan agar, jika ada penerimaan keuangan negara yang lebih tinggi maka angka tersebut bisa ditambah.
Terkait apakah ada penambahan dari menteri keuangan untuk menambah DAU NTT, ia mengatakan, akan dilihat saat pembahasan anggaran di Jakarta nanti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika