Keterlibatan Perempuan di Bidang Politik Masih Perlu Didorong

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perempuan adalah bagian yang penting dalam suatu peradaban. Apabila perempuan berdaya dan sejahtera, maka keluarga akan merasakan dampak positifnya, sehingga masa depan suatu peradaban lebih terjamin. Demikian ditegaskan Anggota Komisi VIII Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.
 
Politikus F-Gerindra itu menilai, saat ini kepemimpinan perempuan Indonesia sudah lebih maju dari sebelumnya. Hal ini terlihat dari banyak munculnya pemimpin perempuan di berbagai bidang. Namun, sayangnya hal itu kurang terlihat dalam bidang politik. Menurutnya, keterlibatan perempuan di bidang politik masih rendah.
 
“Tentunya, masih banyak PR yang harus laksanakan, kita masih harus mendorong keterlibatan perempuan di bidang politik, seperti keterwakilan di DPR,” ujar perempuan yang akrab dipanggil Sara itu, terkait  Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret.
 
Sara menilai, sebagian kalangan masih mengasumsikan bahwa beberapa pekerjaan hanya bisa dilakukan oleh laki-laki, dan menganggap seorang wanita dengan status ibu muda hanya akan menghambat perkerjaan. Bahkan, masih banyak permasalahan sosial yang terjadi karena kurangnya ketahanan keluarga akibat masalah ekonomi.
 
“Padahal, jika perempuan berdaya dan dapat membantu menghidupi keluarganya, saya yakin dengan keluarga-keluarga yang sejahtera, tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat meningkat,” kata Sara.
 
Dia berharap, ke depannya ada peningkatan kesadaran dan kepedulian terhadap perempuan. Mengingat, masih banyak ditemui bentuk perilaku diskriminasi yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun di lapangan pekerjaan.
 
Dalam kesempatan berbeda, Anggota Komisi VIII Dwi Astuti Wulandari mengatakan saat ini pemahaman terhadap hak-hak perempuan masih sangat minim. Bahkan, kekerasan terhadap perempuan masih banyak ditemui sampai hari ini. Catatan Komnas Perempuan menunjukkan grafik kekerasan terhadap perempuan meningkat setiap tahunnya.
 
“Faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut, antara lain rendahnya tingkat pendidikan serta lemahnya penegakkan hukum. Untuk itu, supremesi hukum harus ditingkatkan,” ujar dia.
 
Disamping itu politikus asal dapil DKI Jakarta itu mengimbau kepada pemerintah  agar memberikan prioritas pendidikan, akses kesejahteraan dan keadilan bagi perempuan.“Tanpa pendidikan yang bagus, tanpa kesejahteraan yang baik dan keadilan, perempuan rentan menjadi korban kekerasan. Kita optimis ke depan, perempuan Indonesia adalah bagian dari solusi bukan masalah bagi bangsa ini,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika