DPR: Pemerintah Harus Buka Akses Modal kepada Wirausaha

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Rasio wirausaha Indonesia mengalami kenaikan per 2016 yakni mencapai 3,1 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Sejumlah pihak pun menekankan, agar kenaikan rasio wirausaha juga diikuti upaya keberlanjutan usaha dari wirausaha tersebut, mengingat kenaikan rasio 2016 ini, hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

Wakil Ketua Komisi VI, DPR RI, Inas Nasrullah Zubir menilai salah satu upaya yang harus dilakukan yakni membuka selebar mungkin akses permodalan kepada masyarakat. Hal ini menurutnya penting, mengingat modal menjadi hal utama yang dibutuhkan dalam wirausaha.

"Wirausaha itu persoalan modal kan, nah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) itu harus dibuka selebar mungkin," kata Inas melalui pesan singkatnya, Selasa (14/3)

Selain itu kata Inas, Pemerintah juga harus mendorong Program Kemitraan BUMN agar memberikan pelatihan optimal kepada wirausaha muda. Dengan ini, akan mendorong para wirausaha muda bisa mengembangkan usahanya.

Tak lupa juga, penting bagi Pemerintah untuk menyosialisasikan kepada para wirausaha program-program yang mendukung berkembangnya wirausaha di Indonesia.

"Kementerian Koperasi (Kemenkop) ada LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir), bunganya sebulan untuk koperasi 0,3 persen, sektor riil 0,2 persen itu jauh dibawah KUR dan semacam ini harus disosialisasikan," ujar Politikus Hanura tersebut.

Ia mengatakan, sejumlah program tersebut diketahui kurang tersosiasalisasi kepada masyarakat umum, khususnya para wirausaha. Ia pun meyakini, jika program tersebut bisa tersosiasalisasi maka rasio wirausaha akan terus meningkat juga usaha berkelanjutan dari wirausaha tersebut.

Diketahui, Pemerintah mencatat rasio wirausaha Indonesia mengalami kenaikan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikompilasi Kementerian Koperasi dan Usaha, Kecil, dan Menengah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika