Anggota DPR Nilai Pencabutan Subsidi Listrik Beratkan Rakyat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ecky Awal Mucharam menilai pencabutan subsidi listrik golongan 900 Volt Ampere (VA) untuk 18 Juta pelanggan tergesa-gesa dan memberatkan rakyat. Faktanya, kata dia, di lapangan banyak pelanggan 900 Volt Ampere adalah rakyat yang membutuhkan.

Terlebih saat ini dalam masa Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, dimana harga-harga barang sedang tinggi dan rakyat sedang banyak pengeluaran. ''Ini akan membebani rakyat karena data pemerintah dan PLN juga tidak meyakinkan. Ini keputusan yang buruk dan tidak dapat diterima,'' ujar Ecky, dalam siaran persnya, Selasa (20/6).

Ecky menyampaikan, pengaruh pencabutan subsidi Tarif Tenaga Listrik (TTL) terhadap ekonomi rakyat sangat signifikan. Sebab listrik menjadi salah satu kebutuhan dasar rakyat. Ia juga melihat dari data BPS menunjukkan pengaruh listrik terhadap kenaikan harga-harga atau inflasi ini sudah tinggi.

''Dan tentu secara keseluruhan bebannya akan ditangung semakin berat oleh rakyat terbawah,'' ujarnya.

Menurut dia, ada permasalahan tidak akuratnya data PLN dan TNP2K. Dengan tambahan biaya Rp 80 ribu – Rp150 ribu, tentu akan menjadikan rakyat semakin miskin, disebabkan dampak langsung dan tidak langsung atas dicabutnya subsidi tersebut.

Oleh karena itu, Ecky mendorong PLN dan Pemerintah untuk lebih peka dan tidak mengambil kebijakan ekonomi yang buruk terlebih disaat masa Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri di mana beban masyarakat sudah tinggi. Sebab bagaimanapun juga, kenaikannya akan berdampak secara berantai.

Terlebih lagi BBM yang sudah tidak disubsidi dan harga-harga bahan pokok yang mahal, sedangkan pendapatan sebagian besar rakyat tidak meningkat. ''Sangat-sangat tidak dapat diterima dan tidak bijak jika dalam kondisi ekonomi yang berat, pemerintah justru mencabut subsidi. Ini akan menambah beban ekonomi rakyat terbawah,'' ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika