DPR Jabarkan Ancaman Keamanan di Sulut
Foto : MgRol_92
Ilustrasi Terorisme
Rep: Ali Mansur Red: Dwi Murdaningsih
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memulai rangkaian Kunjungan Kerja (Kunker) ke Sulawesi Utara (Sulut). Kunker tersebut mencoba menggali masukan potensi ancaman keamanan apa saja yang terjadi di wilayah Kepolisian Daerah (Polda) Sulut.
"Hakikat ancaman polda sulut itu cukup serius terutama di bidang terorisme, narkoba maupun masalah-masalah korupsi dan pengawasan orang asing," kata Anggota Komisi VIII Wenny Warauw, dalam siaran persnya, Senin (7/8).
Wenny mengutarakan dalam Kunker ini Komisi III DPR RI juga akan mendalami informasi terkait bagaimana kepolisian, Kejaksaan dan mitra kerja lainnya yang akan dikunjungi menangani masalah masalah korupsi yang menonjol di wilayah. Menurut Wenny, ada perkara-perkara korupsi yang berjalan di tempat tapi tidak ditangani padahal sudah bertahun-tahun.
"Kemudian masalah tahanan terkait korupsi yang kecil-kecil mereka ada di mana karena informasinya mereka sepertinya kok enak-enak dibilang vonis gak taunya ada di luar. Itu banyak laporan yang seperti itu," kata dia.
Selanjutnya, masalah narkoba yang semakin marak di Manado. Bahkan, kata Wenny, belum lama Kapolri meninjau ke Sulut dalam rangka menggali masukan terkait penanganan narkoba di wilayah tersebut. Masalah terakhir, terkait teror, Wenny menjelaskan, Manado, Sulawesi Utara menjadi seperti tempat transitnya orang dari Filipina Marawi kemudian masuk Poso dan Ambon melalui manado.
"Ini yang ingin akan Komisi III tanya kepada Kapolda terutama bagaimana pengawasan terhadap lintas batas negara ini," ujar Wenny.
Wenny mempertanyakan pengawasan Pemerintah Filipina kenapa bisa lolos oknum warganya berkeliaran di wilayah Indonesia. Dikatakannya, Komisi III DPR RI ingin tahu bagaimana pengawasan dari Filipina mereka bisa masuk ke Sulawesi Utara melalui pulau-pulau yang kecil di daerah Sangihe Talaud.
Wenny menyebutkan banyak sekali pelabuhan-pelabuhan yang susah di jangkau dikarenakan fasilitas minim. Memang Polda Sulut memiliki alat, tapi tidak punya kapal yang memadai untuk masuk ke tempat-tempat seperti itu. Jadi hal tersebut menjadi perhatian dari Komisi III DPR untuk memprioritaskan annggaran ke depannya.
"Itu bisa juga diajukan untuk Polda Sulawesi Utara yang sudah menjadi tipe A. Sesuaikanlah kebutuhannya itu, karena hakekat ancamannya itu serius di sini," kata dia.
Sambung Wenny, banyak sekali orang-orang cina yang ingin masuk Manado, dengan menggunakan visa turis kemudian mereka tidak balik lagi kenegaranya. Kata Wenny, banyak dari mereka yang tidak balik lagi dan kerja di hutan-hutan, di tambang tambang emas dan di banyak sektor lainnya. Maka hal itu juga perlu digali sampai dimana pengawasan orang asing oleh pemerintah daerah.
Wenny mengharapkan, pemerintah pusat, Pemda dan seluruh mitra kerja Komisi III Polda dapat melaksanakan tugasnya sesuai program yang direncanakan dan peraturan UU yang berlaku di Indonesia. Selain itu terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dikatakannya bahwa Kapolri saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI sudah menjanjikan akan membuat Satgas Tipikor Densus Tipikor.
"Nah kita mau melihat bagaimana reaksi dari Polda dalam rangka melihat dan menanggapi Ide ini. Apa mereka sudah membuat embrio-embrio persiapan untuk menjadi Satgas Densus Tipikor. Itu harus kita tanya besok apa sudah sampai kepada Polda terkait Kapolri punya maksud dan tujuan," kata Wenny.
Ikuti Whatsapp Channel RepublikaBACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler