DPR Dorong Optimalisasi Dana Bagi Hasil untuk Daerah
PAD hanya sekitar 10-15 persen dari APBD daerah.
REPUBLIKA.CO.ID, TEGAL -- Wakil Ketua Komisi X DPR RIAbdul Fikri meminta pemanfaatan dana bagi hasil Sumber Daya Alam (SDA) perlu dioptimalkan. Hal tersebut karena kemampuan keuangan daerah sangat terbatas.
"Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 10 hingga 15 persen dari APBD Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia, sehingga sangat tergantung dari dana transfer daerah," ujarnya dalam Musrenbang Kabupaten Tegal, Kamis (28/3).
Anggota yang terpilih dari Dapil Jawa Tengah IX yang meliputi Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes ini mengatakan, hampir rata-rata daerah mengandalkan dana transfer daerah dari pusat yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan daerah tertentu yang memiliki sumber energi dan mineral memiliki dana bagi hasil yang berarti.
Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapaan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Pasal 1 angka 20 UU 33/2004 dan Pasal 1 angka 9 PP 55/2005). DBH dialokasikan berdasarkan dua prinsip.
Prinsip pertama yaitu by origin, dimana daerah penghasil penerimaan negara mendapatkan bagian persentasi yang lebih besar dan daerah lainnya dalam satu provinsi mendapatkan bagian berdasarkan pemetaan. Penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip by actual, dimana besarnya DBH disalurkan kepada daerah, baik daerah penghasil maupun yang mendapat alokasi pemerataan didasarkan atas realisasi penyetoran Penerimaan Negara Pajak (PNP) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun anggaran berjalan.
Anggota Fraksi PKS ini berharap DBH dapat dimanfaatkan lebih optimal lagi bagi pembangunan di daerah-daerah. "Sehingga mampu membantu keuangan daerah yang jumlahnya sangat terbatas," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika